Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pulau Natuna
 
Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Ketua DPR: Jaga Kedaulatan! | 2021-09-17 22:06:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pelanggaran kedaulatan negara oleh China di Laut Natuna Utara. Puan menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain terus 'mengganggu' wilayah kedaulatan Indonesia.

Hal ini menyusul adanya kapal milik China, mulai dari kapal coas
...

Kapal-kapal China Diprediksi 'Akan Masuk Lagi' ke Natuna, Indonesia Perlu 'Investasi Kapal-kapal Patroli' | 2020-09-17 06:32:11

NATUNA, Berita HUKUM - Insiden masuknya kapal coast guard China ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara diprediksi pengamat akan terus terjadi mengingat China terus berpegang pada klaim teritorialnya yang biasa disebut, atau sembilan garis putus-putus.

Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah m
...

MPR: Segera Mengambil Sikap Diplomasi dan Kuatkan TNI di Laut Natuna Utara | 2020-06-19 05:27:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyampaikan pandangannya tentang Laut Cina Selatan dalam Webinar API pada Kamis (18/6). Webinar ini dilaksanakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API) dalam rangka merespon *situasi keamanan Laut Cina Selatan di tengah Pandemi Covid-19*. Webinar ini diikuti 500 orang via Zoom dan 1.500 ora ...

Pemerintah Harus Tegas Desak Kapal Tiongkok Tinggalkan Perairan Natuna | 2020-01-07 20:53:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau Pemerintah Pusat untuk bertindak tegas dengan mengedepankan diplomasi damai untuk mendesak kapal-kapal milik Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara. Dimana perairan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wil ...

Masalah Natuna, Pesan Rizal Ramli: Kita Harus Lawan Siapapun Yang Mengganggu Kedaulatan | 2020-01-05 15:37:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dilakukan Coast Guard dan kapal-kapal nelayan China sudah barang tentu menarik perhatian mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal Ramli juga menyimak sikap pemerintahan Partai Komunis China yang disampaikan Jurubicara Kemlu negeri tirai bambu itu, Geng
...

Kapal Perang TNI AL Usir Kapal Penjaga Pantai China di Perairan Natuna, China Klaim Zona Ekonomi Eksklusif | 2020-01-03 20:38:50

NATUNA, Berita HUKUM - TNI Angkatan Laut menyatakan telah mengusir kapal Penjaga Pantai China yang dituding tengah mengawal kapal-kapal ikan China di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Aksi tersebut, menurut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmada I, Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi, dilakukan kapal perang (KRI) Tjiptadi-381, pada Senin
...

TNI AU Hancurkan 4 Pesawat Tempur Asing di Natuna | 2018-05-05 11:44:38

KEPULAUAN RIAU, Berita HUKUM - Empat pesawat tempur F-16 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) berhasil mengejar dan menghancurkan empat pesawat asing jenis Hawk yang memasuki wilayah udara yurisdiksi nasional Indonesia secara illegal dan tanpa izin di atas perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (4/5).

Penangkapan pesawat asing ters
...

Guskamla Koarmabar Tangkap KIA Berbendera Vietnam di Laut Natuna | 2017-05-30 03:15:46

NATUNA, Berita HUKUM - Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamla Koarmabar) yang dipimpin Komandan Guskamlaarmabar Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han)., menangkap dan mengamankan kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah (ilegal fishing) di pe ...

Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna | 2017-04-25 14:52:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) akan menggelar Latihan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat III/L-3 Terpadu Tahun 2017 di Perairan Kepulauan Riau - Laut Natuna dengan nama "Operasi Latihan Siaga Tempur Laut Koarmabar 2017".

Latihan Glagaspur Tingkat III/L-3 Terpadu Tahun 2017 dibuka oleh Panglima Komando Ar
...

Bakamla RI Tangkap 4 Kapal Pencuri Ikan Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna | 2016-10-16 18:58:19

NATUNA, Berita HUKUM - KP. Hiu Macan 01 yang tergabung dalam Operasi Nusantara VIII (Opsnus VIII) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menangkap tiga kapal berbendera Malaysia dan satu kapal berbendera Vietnam yang diduga tengah melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]