JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid mengungkapkan tidak ada hal yang genting dan mendesak bagi presiden untuk membuat Perppu (peraturan pemerintah pengganti Undang-undang). Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS ini terkait keinginan Presiden untuk membuat Perppu tentang Pilkada langsung.

“Sesuai pasal 22 ayat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/12) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Persetujuan Perppu MK ini untuk diundangkan ditempuh melalui voting atau pengambilan suara.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P) DPR tetap menolak kehadiran Perppu Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan Trimedya Pandjaitan di sela-sela rapat kerja Fraksi PDI-P, di Senayan Jakarta.

“Tidak ada urgensinya Perppu MK. Seyogyanya Perppu MK harus ditolak,” kata Anggota DPR RI Komisi III ini, Senin (9 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perpu MK dapat disalahgunakan terkait status presiden yang masih menjadi ketua partai politik saat mengeluarkan Perpu tersebut. Hal demikian menjadi poin perbaikan Kairul Alwan yang mewakili delapan orang advokat yang tergabung dalam Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) dalam permohonan uji konstitusionalitas Perpu Mahkamah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang MK yang dimohonkan oleh Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan, Selasa (22/10). Pada sidang kali ini dengan diwakili Pradnanda Berbudi selaku kuasa hukumnya, Pemohon menyampaikan telah melakukan beberapa perbaikan dan perubahan dalam permohonan mer ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) akan segera mengkaji isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK), sehingga KY telah membentuk tim kecil.

Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan bahwa saat ini tim keci ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), melayangkan surat kepada Komisi III DPR-RI, untuk memohon penundaan pembahasan Perppu No 1 tahun 2013, tentang perubahan Ke dua atas Undang undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua Direktur Eksekutif YARA Safaruddin SH tertanggal, R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Dr Taufiqurrohman Syahuri mengatakan pada dasarnya setelah penangkapan Akil Mochtar (AM), kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) memang merosot tajam. Sehingga sangat diperlukan langkah untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Ada kemerosotan kepercayaan publik, rakyat dikhianati, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menko Polhukam Djoko Suyanto secara mendadak menggelar konperensi pers untuk meluruskan pendapat pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshidiqie yang mengatakan pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menyelamatkan MK sebagai tindakan inkonstitusional.

“Say ...Berita Selengkapnya

Oleh: Yusril Izha Mahendra
Pakar Hukum Tata Negara/Mantan Sekneg & Dewan Syuro DPP Partai Bulan Bintang

Saya ingin menulis tanggapan atas rencana Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Mahkamah Konstitusi.
Langkah Presiden mengeluarkan Perpu untuk merubah Undang-Undang (UU) MK yang ada sekaran ...Berita Selengkapnya