JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan salah satu hambatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum masuk untuk dibahas di DPR karena belum adanya kesepakatan pada tim pemerintah. Padahal sejak 2016 RUU ini telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Hal ini ia sampai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai bahwa masyarakat Indonesia hari ini belum menyadari pentingnya data pribadi yang mereka miliki. Ditambah lagi maraknya transaksi digital yang harus mencantumkan nomor handphone pemilik untuk memudahkan proses tersebut juga dianggapnya tidak memiliki kaidah perlindungan data pribadi.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ombudsman RI meminta pemerintah serius menangani dugaan penyalahgunaan data kependudukan untuk meregistrasi nomor pelanggan prabayar fiktif. Ombudsman menilai penyalahgunaan data kependudukan tersebut disebabkan pemerintah kurang bersungguh-sungguh memberlakukan aturan melindungi data pribadi.

"Pemerintah perlu mempercepa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait informasi yang beredar bahwa ada NIK dari salah satu warga yang digunakan untuk mendaftarkan 50 nomor, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kominfo dengan program Registrasi Prabayar secara Nasional mewajibkan para pengguna telepon seluler harus melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan menggunakan NIK dan Nomor KK. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan, harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahguna ...Berita Selengkapnya