Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemindahan Ibu Kota
 
Jika Dana IKN Belum Pasti, Pemerintah Belum Terlambat Batalkan UU IKN | 2022-02-04 08:04:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mengungkapkan dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari APBN hanya dikucurkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan kawasan inti pusat pemerintahan IKN.

Selain itu, pemerintah sedang mencari solusi sumber dana, baik investasi swasta, BUMN dan melibatkan badna usaha.

Merespons ketidak jelasan s
...

Edy Mulyadi Berhasil Bangkitkan Kesadaran Warga Kalimantan, Kini Saatnya Tuntut Maaf Para Bedebah Pembakar Hutan | 2022-01-26 12:23:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena unik terjadi di Kalimantan. Selama ini warga pulau tersebut dikenal pendiam dan tidak pernah berekspresi atas apa yang dialami. Kini, semua seolah kompak 'menyala' berkat Bang Edy Channel.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menanggapi apa yang sedang terjadi di Kalimantan.

...

PWI Kaltim Sesalkan Pernyataan Edy Mulyadi yang Sebut Kaltim Tempat Jin Buang Anak | 2022-01-24 21:06:56

SAMARINDA, Berita HUKUM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim) menyesalkan pernyataan, Edy Mulyadi salah seorang wartawan senior di dalam video yang diunggah di kanal Youtube miliknya, Selasa 18 Januari 2022 lalu.

Bersama beberapa rekan lainnya, Edy menyatakan penolakan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimant
...

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945 | 2022-01-22 19:52:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Majelis Syuro Partai Ummat, Malem Sambat Kaban, alias MS Kaban mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemakzulan.

Menurut mantan Menteri Kehutanan RI tahun 2005 ini, pemakzulan itu legal dan konstitusional.

"Presiden RI harus faham bahwa pemakzulan Presiden itu sah legal konstitusional berdasarkan perint
...

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural | 2022-01-21 15:17:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kaltim menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara.

Sikap penolakan didasari pertimbangan risiko seperti terganggunya kehidupan masyarakat adat setempat dan satwa langka akibat pembangunan
...

Ibu Kota Negara Dikebut Ratusan Triliun, Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib | 2022-01-20 08:10:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan pemerintah yang dirasa ngotot dan ngebut dalam memindahkan Ibu Kota Negara dengan anggaran hampir Rp500 triliun. Sedangkan di luar sana, menurut Ledia, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kes ...

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU | 2022-01-19 09:35:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU) IKN ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dikatakan Anggota DPR RI Hamid Noor Yasin, F-PKS menilai pemindahan ibu kota negara disaat negeri ini tengah sibuk membenahi keuangan negara yang sulit akiba ...

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget' | 2022-01-13 10:11:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai beberapa proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan overbudget. Hal itu dapat terlihat dari pembahasan soal substansi RUU IKN yang dilakukan melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, bukan pada tahapan Panitia K ...

Ingatkan Bencana Ekologis, Slamet: Perpindahan IKN Harus Berdasarkan Kajian Mendalam | 2021-12-30 10:15:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah dilakukan ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU). Dalam beberapa informasi yang beredar di kalangan media diketahui nantinya wilayah IKN ini tersebar ...

Penajam Paser Utara Kebanjiran, Guspardi Singgung Klaim Pemerintah Soal IKN Bebas Banjir | 2021-12-23 21:00:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku terkejut mengetahui lokasi calon ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur terendam banjir. Menurutnya, memang banyak daerah yang mengalami kejadian banjir karena curah hujan yang tinggi di tanah air. Tetapi banjir di Penajam Paser Utara menjadi sorot ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]