JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang diselenggarakannya Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pertemuan tertutup di Gedung MK, (13/2), guna membangun kesepahaman pandangan terkait proses penyelenggaraan Pemilu yang potensial digugat oleh partai politik maupun anggota legislatif.

Dihadapan Ketua KPU Husni Kami ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 dihadiri sejumlah petinggi parpol. Ada 10 parpol yang lolos untuk bersaing di Pemilu 2014. Para petinggi partai yang hadir adalah Aburizal Bakrie (Golkar), Anas Urbaningrum dan Edi Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Sutanto (Hanura), dll.

Par ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Usai memaparkan garis besar tentang Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pada para mahasiswa untuk ikut berkontribusi menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014 mendatang. "Ikutlah berpartisipasi aktif dalam pemilu, sukseskan Pemilu 2014 dengan menj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2014. KPU juga telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dimuat persyaratan, tata cara pendaftaran, akreditasinya, wilayah kerja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Secara resmi KPU sudah menutup pendaftaran partai politik (Parpol) yang tertarik mengikuti Pemilu 2014. Tercatat ada 46 parpol yang berminat bertarung dalam pesta demokrasi terbesar bangsa ini.

Sebanyak 46 Parpol tersebut akan diverifikasi oleh KPU untuk diketahui apakah berkasnya sudah lengkap. Berikut ini dafar 46 parpo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 mendatang diprediksi lebih rawan mendapat intervensi dari partai politik. Pasalnya, dalam RUU Penyelenggara Pemilu yang tengah dikerjakan DPR bersama pemerintah, terlalu banyak pasal yang mengatur campur tangan parpol.

"Kalau dilihat dari draf, dan pasal-pasal yang sudah disetujui, semuanya dikasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Centre for Electoral Reform (Cetro) mengusulkan, agar sistem Pemilu 2014 berbasis elektronik. Dengan sistem itu, pemilu akan efisiensi dan efektifitas, karena pemungutan suara tidak lagi memerlukan surat suara. Sehingga biaya percetakan surat suara, distribusi, dan anggaran bagi panitia pemungutan suara (PPS), serta tempat pemungutan suara ...Berita Selengkapnya