Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
Komisi II: Ayo ke TPS Demi Tentukan Masa Depan Bangsa Indonesia | 2024-02-13 23:49:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi hari besar nan krusial bagi setiap Warga Negara Indonesia. Pasalnya, hari tersebut menjadi penentu nasib masa depan bangsa hingga lima tahun depan mendatang. Sikap gegabah dan apatis tidak bisa diabaikan.

Sebab itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengajak para pemilih
...

KPU Pastikan Pemilih Non DPT Bisa Nyoblos di TPS Sesuai Alamat KTP | 2024-02-13 23:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - KPU memastikan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilihnya besok saat pencoblosan. KPU menjelaskan pemilih tersebut dapat langsung mendatangi TPS di kelurahan atau desa sesuai dengan alamat KTP.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di
...

Legislator: Tertibkan Alat Peraga Kampanye yang Tidak Sesuai Aturan | 2024-01-24 15:59:10

BINJAI, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta agar Bawaslu, aparat pemerintah daerah dengan dibantu pihak Kepolisian bisa memonitor terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pasalnya, dibeberapa tempat sudah ada kejadian yang memakan korban akibat dari APK yang tidak sesuai deng ...

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Gelar Pengukuhan Satgas Netralitas ASN dan PPNPN di Pemilu 2024 | 2024-01-10 20:37:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta secara resmi melaksanakan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPNPN) di Lapangan Upacara Kantor Wilayah, Rabu (10/1).

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jende
...

PPLN Taiwan Sudah Lakukan Pencoblosan, Ketua KPU Akui Ada Kelalaian | 2023-12-28 11:48:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, membenarkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan telah lebih dulu menggelar Pemilu 2024. Hasyim mengakui, hal itu adalah sebuah kelalaian karena ada PPLN yang menggelar pemilu tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasyim memastikan, sem
...

Debat Cawapres, Anies: Pertanyaan Teknis Bisa Dijawab Google | 2023-12-23 19:46:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada debat cawapres, Gibran Rakabuming Raka melempar banyak pertanyaan buzz word ke Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Pertanyaan akronim dan teknis dinilai tidak substantif ditanyakan di level debat cawapres.

"Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan google sebetulnya," kata Ani
...

Penyelenggaraan Pemilu Secara Luber dan Jurdil Menguatkan Legitimasi Pemimpin | 2023-11-19 15:40:49

PEKANBARU, Berita HUKUM - Asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang dikenal sebagai Luber-Jurdil menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Diketahui, Luber-Jurdil merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Karena itu, Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menekankan tentang asas Pemilu Indonesia ...

Mengapa Netralitas TNI-Polri dalam Mengawal Pemilu 2024 Dipertanyakan? | 2023-11-13 09:33:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai adanya potensi penyalahgunaan fungsi TNI dan Polri dalam menjamin keamanan Pemilu 2024.

Kecurigaan itu muncul setelah beredar kabar bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, telah diperintahkan untuk menurunkan maupun memasang baliho pasangan calon presiden (capre
...

Sikap Netral di Pemilu Jadi Tanda Tanya Usai Viral Pelibatan Polisi Pasang Baliho Prabowo-Gibran | 2023-11-12 18:26:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis menyoroti sikap netral kepolisian dalam proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 usai beredar viral pelibatan polisi dalam pemasangan baliho pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Seperti informasi dari
...

Apel Kasatwil 2023, Kapolri: Untuk Kesiapan Personel Polri Mengawal Tahapan Pemilu 2024 | 2023-11-02 11:02:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Polri melaksanakan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2023 di Jakarta, Rabu (1/11). Apel yang diadakan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini diikuti Pejabat Utama (PJU) di Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia.

"Hari ini Polri melaksanakan Apel Kasatwil yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, para Kapold
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]