JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani menegaskan bahwa DPR tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon yang beranggapan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan setiap orang berhak atas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - UU Partai Politik (Parpol) yang berlaku sekarang masih membuka ruang campur tangan pemerintah dalam konflik parpol. Idealnya, pemerintah tak perlu terlibat dalam konflik tersebut. UU Parpol mesti direvisi untuk menutup ruang keterlibatan pemerintah yang terlalu jauh.

Padangan tersebut disampaikan oleh Yusuf Warsim Direktu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mencari solusi bukan dengan otot tapi dengan otak. Harus diingat, Indonesia adalah negara hukum, dengan begitu hukum di atas segalanya. Hal tersebut diungkapkan Wakil ketua BURT (badan urusan rumah tangga), Dimyati Natakusumah saat Diskusi Publik bertajuk Konflik PPP: Perspektif hukum dan Politik yang digelar Fraksi PPP DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua orang anggota Partai Golkar yang gugat ketentuan penyelesaian sengketa internal partai politik perbaiki permohonannya pada sidang yang digelar Rabu (12/8) lalu, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Pemohon, Heriyanto menyampaikan pokok perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 ...Berita Selengkapnya

JUDUL Diatas penulis temukan disalah satu jejaring media social, cukup menggelitik dan relevan dalam kondisi saat ini, terutama terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi pada konggres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui kehadiran Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam konggres tersebut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena kristalisasi konflik internal partai PPP dan Golkar yang notabene memuncak saat PPP dan Golkar secara organisasi membangun kerjasama politik dengan Partai Gerindra, PAN, PBB, dan PKS membentuk poros 'Koalisi Merah Putih' atau KMP pasca Pilpres 2014. Dimana pilihan politik Aburizal Bakrie (ARB) dan kawan-kawan tentun ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai bahwa wacana pendanaan parpol sebesar Rp1 triliun hanya sebatas pengalihan isu dari isu-isu miring pemerintah.

Itu diungkapkan oleh koordinator advokasi Fitra, Apung Widadi, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kamis (12/3).

"Menurut saya ha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - iPendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden Tahun 2014 dibuka tanggal 18 Mei sampai 20 Mei 2014. Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20 persen atau memperoleh suara sah paling sedikit 25 per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengaku tidak habis pikir dengan apa yang diucapkan sejumlah tokoh politik dalam masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) sekarang ini, yang terus menonjolkan tuduhan seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa dalam dua periode masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan menegaskan, pemerintah hingga kini belum mengalokasikan dana saksi partai politik (Parpol) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, dalam pos belanja 2014 yang disebut-sebut berjumlah sekitar Rp 600 miliar. Belum dianggarkannya dana saksi parpol ini karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR m ...Berita Selengkapnya