JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Proses verifikasi terhadap berkas dukungan bagi bakal calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta dari jalur Nonparpol atau Independen, masih terus berlangsung hingga 27 Februari mendatang. Dari proses yang masih berjalan itu, ditemukan banyak dukungan fiktif dalam berkas dukungan dua bakal calon dari ...Berita Selengkapnya

BEKASI (BeritaHUKUM.com) - Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, petugas Panitia Pengawas Pemilu Daerah (Panwasluda) menemukan lima pelanggaran administrasi. Pelanggaran itu ditemukan di lima kecamatan oleh tiga calon pasangan calon bupati-calon wakil bupati (Cabup-Cawabup).

"Dari pelanggaran adminis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pertama dalam sejarah DKI Jakarta, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) membuka peluang bagi calon gubernur- calon wakil gubernur (cagub-cawagub) dari jalur independen. Dalam pemilukada sebelumnya, pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diajukan dan didukung oleh partai ...Berita Selengkapnya

BEKASI (BeritaHUKUM.com) – Jelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 11 Maret mendatang, seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) telah diinstruksikan untuk mengumpulkan data. Hal ini untuk mencari indikasi pelanggaran oleh tiga calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

"Saya minta kepada ang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kerap diwarnai kecurangan. Namun, kecurangan itu, tak lagi hanya melibatkan perorangan, melainkan juga pihak penyelenggaran, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas pemilu (Panwaslu), dan aparat pemerintah daerah.

Padahal, dari perspektif demok ...Berita Selengkapnya