Oleh: Dr. Ahmad Basarah

DIUNDANGKANNYA PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah menghapus Pancasila sebagai Pelajaran atau mata kuliah Wajib merupakan peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi dan dapat dicegah.

Dikatakan dapat dicegah karena sejak awal pemerintah negara RI dibawah kepem ...Berita Selengkapnya

MAMUJU, Berita HUKUM - Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu menuai simpati seluruh masyarakat. Berbagai kalangan ikut menyampaikan duka dan keprihatinan terhadap bencana tersebut. Tak sedikit pula yang turut menyalurkan bantuan, untuk meringankan penderitaan yang dialami para korban.

"Jalan terbaik setelah t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sampai sejauh ini menurut Haedar Nashir, antara Pancasila dengan praktik di kehidupan nyata berbangsa dan bernegara masih terdapat jarak. Meskipun keinginan untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu yang normative menjadi pranata yang melembaga di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara terus diusahakan.

"Sejarah kita jug ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan Komisi X DPR RI mendukung secara penuh mata pelajaran Pancasila untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengingat, peta jalan pendidikan nasional tidak hanya terdapat pada tingkatan visi pemerintah tetapi juga harus diletakkan sebagai visi negara.

Pemapa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - NKRI dan konstitusi lahir atas kontribusi sifat moderat semua kelompok bangsa, terutama kebesaran hati umat Islam sebagai mayoritas untuk mengalah sebagaimana tercatat dalam proses terbentuknya Pancasila 18 Agustus 1945.

Karena itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar modal moderasi yang telah dimiliki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) berbuntut pelaporan hukum.

Koordinator lapangan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Ustaz Edy Mulyadi menanggapi enteng pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gugus Tugas MPC Pemuda Pancasila Jakarta Timur bersama Indika Foundation kembali sosialisasikan pencegahan COVID-19. Noman Silitonga SH selaku Ketua MPC PP Jaktim menjelaskan, beberapa pekan terakhir pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan diberbagai tempat dan sarana umum.

Adapun kegiatan antisipasi yang diker ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Timur (MPC PP Jaktim) bersama Polres Jaktim dan Kodim 0505/JT melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Noman Silitonga,l SH mengatakan, anggota Gugus Tugas MPC PP Jaktim tengah melaksanakan sosialisasi pencegahan COVID-19 disekitar Pasa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih tetap b ...Berita Selengkapnya

SIDOARJO, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin menegaskan bahwa agama khususnya Islam mempunyai pengaruh kuat terhadap Negara Pancasila. Maka dari itu, kata Din Pancasila bukan musuh agama.

"Karena Pancasila dengan agama negara menjadi kuat, menjadi tegak. Tanpa agama, negara Pancasila menjadi re ...Berita Selengkapnya