JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih terus melakukan penelusuran 2.000 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 2003 - 2012. Hasilnya, kini telah bertambah dari 10 menjadi 12 anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terindikasi korupsi.

Dan PPATK telah menyerahkan 12 Laporan Hasil Analisis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) hari ini, melaporkan sejumlah rekening mencurigakan di Badan Anggaran (Banggar) DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kepala PPATK, Muhammad Yusuf belum semua hasil temuan, PPATK dilaporkan ke KPK. Ada sejumlah data yang saat ini masih dalam proses ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya aliran dana diluar batas kewajaran oleh sejumlah anggota partai politik. Temuan transaksi mencurigakan itu, sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera ditindaklanjuti.

"Sudah (dilaporkan dan ada)di KPK. Bahkan, belakangan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan banyak transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Bahkan, uang negara sengaja mereka simpan dalam rekening pemda bersangkutan.

"Dugaan penyimpangan paling banyak ditemukan di P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kesal dengan mafia peradilan. Kini, praktik jual-beli perkara lebih canggih dan pelaku menggunakan cara-cara tertentu, agar perbuatannya tidak terlacak Pusat Pelaporan Analisa Transaks Keuangan (PPATK).

"Perkara itu bisa dibeli dan PPATK tidak bisa melacak, karena penyuapan ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dua nama yang dekat dengan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka terindikasi kuat menerima aliran dana kasus suap wisma atlet SEA Games 2011.

Informasi ini dibenarkan humas PPATK Natsir Kongah. Namun, saat ditanya siapa nama yang terindikasi, i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 154 perusahaan dengan rapor keuangan bermasalah yang terhubung dengan tersangka kasus dugaan korupsi wisma atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin. Hal ini pun sudah dilaporkan kepada Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK).

“Kami mencatat dan melaporkan 154 perusahaan dengan ke ...Berita Selengkapnya