|
|||||
| Karena Isu Miring Tes CPNS 2018 di Kaur, Pemda Kaur Lakukan Jumpa Pers | 2018-10-26 05:57:21 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya informasi yang beredar belum jelas ditengah -tengah masyarakat kabupaten Kaur provinsi Bengkulu beberapa hari belakangan ini, terkait proses tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menjadikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kaur melakukan jumpa pers dilantai dua gedung kantor Bupati Kaur pada, Kamis (25/10). |
||||
| BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur | 2018-10-24 06:10:51 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Sampai saat ini waktu pengambilan nomor peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kabupaten Kaur provinsi Bengkulu tahun 2018 masih menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Kaur. |
||||
| Ketua Komisi I DPRD Pertanyakan Mengapa Tes CPNS Kaur 2018 Gunakan UNBK Kemendikbud | 2018-10-22 19:38:38 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPRD Kaur, Denny Setiawan, SH mempertanyakan mengapa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Kaur provinsi Bengkulu mengacu pada surat keputusan Kemendikbud nomor: B/531/M.SM.01.00/2018, tanggal 16 oktober 2018 dengan sistem mandiri, yang artinya biaya kegiatan dibebankan pada daerah kabupate ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tuai Pertanyaan, Ada Apa dengan BKD PSDM Kaur terkait Rekrut CPNS 2018? | 2018-10-12 06:50:45 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Sejak dimulainya rekrutmen pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) kabupaten Kaur, banyak menuai pertanyaan dan dituding sangat memberatkan oleh para pelamar, seperti halnya saat penyerahan berkas yang harus diantar sendiri tanpa memperbolehkan me ...Berita Selengkapnya |
||||
| 293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur | 2018-10-04 12:43:01 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Berbagai macam cara ditempuh oleh Honorer kategori 2 se-kabupaten Kaur, demi diangkatnya menjadi PNS seperti kegiatan melakukan hering hari dini diruang komisi 1 DPRD Kaur pada Rabu (3/10). |
||||
| Hindari Kecurangan, Proses Penerimaan CPNS Harus Transparan | 2018-09-29 09:26:35 | |||||
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji berharap, agar proses penerimaan CPNS tidak terjadi kecurangan maka harus transparan. Prosesnya dibuka, kalau tes berbasis komputer dengan sistem BKN sekarang semua jawaban langsung dapat dilihat artinya realtime bisa langsung ketahuan. |
||||
| Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian | 2018-09-28 13:27:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi namun belum dipecat dari statusnya sebagai ASN, masih menjadi fokus dari pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan tersebut. |
||||
| Hari Ini Baru Pengumuman, Kementerian PANRB: Pendaftaran CPNS Paling Cepat 26 September 2018 | 2018-09-19 15:00:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun portal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu SSCN ( http://sscn.bkn.go.id ) hari ini sudah bisa diakses para peminat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir mengemukakan, bahwa pendaftaran penerimaan CPNS paling cepat dilakukan 26 September mendatang. |
||||
| Negara Kecolongan Gaji ASN Terpidana Korupsi | 2018-09-06 09:07:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat negara ini sedang melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor, tak terkecuali pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, negara malah kecolongan dari pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus terpidana korupsi. |
||||
| KPPOD: Inspektorat Daerah Tidak Lakukan Pengawasan terhadap Netralitas ASN | 2018-06-24 19:06:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Inspektorat daerah tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota dinilai tidak terlihat fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan pelaksanaan pemiilihan umum. |
||||
|
|||||
