JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 9 orang pengurus teras Komite Islam Bela Konstitusi (KIBLAT) diterima di kediaman pribadi Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto, dalam rangka Milad ke-9 pada 1 Oktober 2018, yang beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat pada, Senin (17/9) siang.

"Kami minta arahan dari Ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berlangsung acara peresmian markas Gerakan Laskar PRO 08, yang dimeriahkan dengan atraksi seseorang menarik kendaraan mobil jeep yang ditumpangi 4 orang diantaranya oleh TNI (purn) H Asril Hamzah Tanjung, SIP selaku dewan pembina GL-PRO 08 yang berlangsung di Jakarta pada, Sabtu (28/7).

Selepas itu diberikan kata sambutan ...Berita Selengkapnya

KOTABUMI, Berita HUKUM - Tuntut transparansi sekaligus kejelasan tentang anggaran tahun 2016/2017 di lembaga Panitia Pengawas (Panwas) serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), empat Organisasi Masyarakat (Ormas) di Lampura menggelar aksi demonstrasi pada, Kamis (12/7).

Demonstrasi yang dikomandoi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta organisasi masyarakat (ormas) turut andil dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Ormas harus menjadi counterpart, baik bagi DPR sebagai lembaga legislatif maupun pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Ormas jangan ragu memberikan kritik dan masukan, begitupun dalam memberikan apresi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua organisasi kemasyarakatan terlibat aktif menjaga stabilitas politik Indonesia. Terlebih dalam tahun politik ini potensi konflik sesama anak bangsa cukup tinggi.

"Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban kita semua. Organisasi kemasyarakatan harus memegang peran pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembubaran organisasi masyarakat tanpa adanya proses pengadilan bertentangan dengan asas due process of law yang merupakan prinsip pokok negara hukum. Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira selaku ahli Pemohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) bertentangan dengan sistem hukum pidana.

Demikian di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ormas dan LBH Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang JAPAR) menggelar acara perayaan Milad ke 1 yang dilangsungkan di aula Rumah Jabatan Anggota (RJA), Komplek DPR, Kalibata Jakarta Selatan pada, Minggu (25/2).

Setahun sudah Ormas Bang Jafar didirikan, semenjak tanggal 25 Februari 2017. "Bang Japar adalah kesatuan pengac ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang ormas NU dan Muhammadiyah hanya yang layak didukung lantaran berjasa kepada kemerdekaan Indonesia dan pro-pancasila, juga menuai kritik dari Syaefullah Hamid, SH. MH sebagai perwakilan salah satu pengurus Ormas di DPP Hidayatullah.

Syaefullah Hamid menyampaikan bahwa, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pencabutan status badan hukum ormas telah tepat dan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi. Demikian sampai Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tent ...Berita Selengkapnya