|
|||||
| BI Akui Tumpang Tindih Kewenangan dengan OJK | Tuesday 23 Dec 2014 10:44:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari APBN, maka BI memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan. Namun dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan itu beralih dan mengganggu pelaksanaan tugas BI. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Ronald Waas yang h ...Berita Selengkapnya |
||||
| OJK Memperbarui Daftar Perusahaan Bukan dalam Kewenangan OJK | Saturday 15 Nov 2014 06:28:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, daftar perusahaan yang dirilis pada 7 November 2014 adalah 262 perusahaan dengan izin dari beberapa otoritas. Hal ini tidak berarti perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang melawan hukum. Dan OJK tidak dalam kapasitas untuk menyatakan perusahaan tersebut melakukan kegiatan ini. |
||||
| Sosialisasi Peranan OJK dalam Perkembangan Perbankan Syariah | Tuesday 21 Oct 2014 23:11:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai sebuah negara mayoritas berpenduduk muslim yang mencapai 83% dari populasi warga negara Indonesia dari 230 juta jiwa, seharusnya bisa memberikan potensi, peluang dan output yang luas bagi aktivitas perekonomian berbasis Syariah Islam yang bisa berkontribusi besar bagi perekonomian Nasional. |
||||
| OJK: Aturan SID Guna Pembangunan Pasar Sekunder | Thursday 25 Sep 2014 17:52:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembangunan market building pada level sekunder akan dibenahi. Pembenahan direncanakan melalui sistem penerapan Singgle Investor Identification (SID) yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. |
||||
| OJK Tegaskan Keberadaannya Konstitusional | Monday 22 Sep 2014 05:31:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang mengatur mengenai perekonomian nasional. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. ...Berita Selengkapnya |
||||
| BI Alihkan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan kepada OJK | Thursday 02 Jan 2014 11:14:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
