JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan hak angket soal polemik minyak goreng di DPR RI sudah tepat.

Menurut Ujang, dengan adanya hak angket maka akar permasalahan tentang minyak goreng dapat dibongkar hingga ke akarnya.

"Harus dib ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI RI Sufmi Dasco Ahmad mengkritik pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. Menurutnya, pencabutan HET minyak goreng kemasan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru akan menguntungkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kisruh perdagangan minyak goreng yang terjadi belakangan ini memperlihatkan negara kalah dan gagal dalam melindungi rakyatnya. Menurutnya, permintaan maaf Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena belum mampu menangani masalah minyak goreng merupakan simbol dan bukti negara kalah dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menegaskan akan memanggil paksa Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk menjelaskan perihal kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat sejak enam bulan terakhir ini. Pemanggilan paksa ini akan dilakukan jika Mendag Lutfi kembali mangkir ketiga kalinya atas undangan secara resmi yang disampaikan oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menekankan kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara meluas di masyarakat, dapat berdampak ke persoalan politik dan keamanan. Karena itu, DPR mempertimbangkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menilai pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahwa masyarakat melakukan penimbunan minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan, sangat menyakitkan masyarakat. Kalau masyarakat disebut menyimpan minyak hanya dua liter adalah karena kebutuhan, bukan karena ingin melakukan penimbu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat. Syarief Hasan mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan narasi yang serampangan dan berkesan tidak bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng. Menuding rakyat menimbun minyak goreng adalah statement yang tidak bijak, tidak bertanggung jawab, dan lepas tangan terhadap ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Ketua KPK Firli Bahuri makin populer. Setelah sebelumnya bermunculan deklarasi dukungan untuk maju pada Pilpres 2024, kali ini namanya disebut di tengah sengkarut pengelolaan minyak goreng.

Hal itu seperti dinyatakan Kelompok Tani Masyarakat Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

M ...Berita Selengkapnya

Oleh: Bambang Soesatyo

HINGGA AKHIR pekan kedua Februari 2022, masyarakat di berbagai daerah masih menyuarakan keluh kesah mereka merespons kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga kedelai. Bahkan di beberapa tempat, terjadi antrian warga yang akan membeli minyak goreng. Pemerintah hendaknya all out untuk mengatasi dua masalah ini, karena ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwita Sari menilai masyarakat pada umumnya tidak tertarik dengan hilirisasi sumber daya alam, khususnya tanaman sawit serta produk turunannya. Sebab, menurutnya, masyarakat selalu menanyakan jika hilirisasi sawit menghasilkan produk yang luar biasa tapi kenapa minyak goreng saja susah didapat ...Berita Selengkapnya