| Kemenakertrans |
|
|
| |
| Kemenakertrans Kirim Tim Khusus ke Timika | Tuesday 11 Oct 2011 14:42:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengirimkan tim khusus ke Timika, Papua. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia, menyusul bentrok yang mengakibatkan satu pekerja tewa dan belasan lainnya luka-luka.
Pengiriman tim khu ...Berita Selengkapnya |
| Pekan Depan, KPK Periksa Menakertrans | Wednesday 28 Sep 2011 15:26:44 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaketrans) Muhaimim Iskandar bukan omong kosong. Tim penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan serta pemeriksaannya pada Senin (3/10) pekan depan.
Pemanggilan terhadap Ketua Umum PKB itu dalam kapasitasnya sebagai saksi un ...Berita Selengkapnya |
| KPK Cekal Orang Dekat Menakertrans | Friday 16 Sep 2011 18:06:14 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencekalan terhadap empat saksi dalam kasus dugaan suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi di Kemenakertrans. Keempat orang tersebut telah resmi dilarang berpergian ke luar negeri dalam rentang waktu enam bulan ke depan.
Ke ...Berita Selengkapnya |
| Dirjen P4T Kemenakertrans Akui Beri Arahan | Tuesday 13 Sep 2011 23:47:26 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat tak hadir, akhirnya Dirjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Jamaluddin Malik memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atasan I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan ini diperiksa sebagai saksi selama Sembilan jam.
Jamaluddin tiba di gedung ...Berita Selengkapnya |
| Mantan Dirjen P4T Akui Ada Program PPID Kemenakertrans | Monday 12 Sep 2011 23:55:30 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Dirjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Harry Heriawan Saleh mengakui, adanya program percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) melalui dana APBN-Perubahan 2011.
Namun, dirinya tidak mengetahui perihal adanya commitment fee sebesar 10% yang mesti dibayar perusahaan ...Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Didesak Nonaktifkan Menakertrans | Monday 12 Sep 2011 15:25:11 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak segera menonaktifkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakerstrans) Muhaimin Iskandar. Langkah ini perlu dilakukan, agar pemeriksaan kasus dugana suap pencairan dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) transmigrasi berjalan objektif dan cepat selesai ...Berita Selengkapnya |
| Dirjen Diduga Ketahui Penyerahan Suap Kemenakertrans | Saturday 10 Sep 2011 19:06:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, Jamaluddin Malik dituding mengetahui pemberian uang, terkait pencairan dana percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi. Ia diduga mengetahui komitmen pemberian dana Rp 1,5 miliar dari pengusaha PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharn ...Berita Selengkapnya |
| KPK Enggan Buka Aliran Dugaan Suap Kemenakertrans | Friday 09 Sep 2011 23:26:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merahasiakan penelusuran dana kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Pasalnya, jika dibeberkan, dikhawatirkan dapat mengganggu penyidik kasus tersebut yang masih dalam pengembangan tim penyidik.
"KPK tidak bisa membeberkan semuanya, nan ...Berita Selengkapnya |
| KPK Kembali Geledah Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:56:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjutinya dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di gedung Ditjen Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakerstrans, Jalan Raya Kalibata, Jakarta, Kamis (8/9).
Penggeledahan tersebut dilakukan 10 peny ...Berita Selengkapnya |
| DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:09:31 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenak ...Berita Selengkapnya |
|
|