Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Kemenag
 
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama | 2019-03-19 14:33:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus dugaan suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018/2019. Penetapan salah satu tersangka tersebut adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang biasa dipanggil Rommy atau inisial (RMY) adalah hasil dari pe ...

Rommy Tersangka KPK, Jubir BPN: Apa Ada Kaitannya dalam Mencari Dana untuk Pilpres atau Tidak? | 2019-03-16 14:09:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca penangkapan Rommahurmuzi (Rommy) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Jawa Timur, Jumat (15/3), kini telah resmi menjadi tersangka oleh KPK, dimana Rommy merupakan orang dekat Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia, ya ...

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka | 2019-03-16 13:52:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan pimpinan KPK Laode M Syarif didampingi Juru Bicara KPK Febri
...

Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan | 2018-05-26 07:06:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama untuk menghentikan rekomendasi atau rujukan 200 mubalig atau penceramah. Hal itu dimaksudkan untuk meredam kegaduhan dan mencegah pro kontra di masyarakat.

"Kalau rilis itu diteruskan akan sampai berapa ribu mubalig, dikhawatirkan akan ada yang tercecer dan bisa m
...

Rekomendasi 200 Mubalig Versi Kemenag Dinilai Bingungkan Umat | 2018-05-21 11:15:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan beranggapan rekomendasi 200 Mubalig versi Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak tetap, bisa membingungkan Umat Islam. Apalagi, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi pernah mengatakan 200 nama mubalig yang direkomendasikan Kemenag tidak wajib dan tidak mengikat. Men ...

Muhammadiyah Minta 23 September Diliburkan, Kemenag: Bukan Kewenangan Kami | Monday 14 Sep 2015 10:42:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama sudah menetapkan bahwa 10 Dzulhijjah 1436 Hijriah atau Idul Adha jatuh pada 24 September 2015. Makanya, libur nasional hari raya Idul Kurban tersebut diputuskan pada tanggal 24 yang bertepatan dengan hari Kamis.

"Untuk libur, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional pada tanggal 24," ujar Dirjen B
...

Kuota Penerimaan UM-PTKIN Mencapai 50.532 Kursi | Saturday 25 Jul 2015 04:53:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada tanggal 23 - 24 Juni 2015 menyelengarakan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) yang diikuti oleh peserta dari 34 Provinsi di Indonesia dan 11 sekolah Indonesia di luar negeri, termasuk d ...

Komisi VIII Pertanyakan Pernyataan Menag di Sosmed | Thursday 11 Jun 2015 13:23:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta penjelasan Menteri Agama terkait pernyataannya di Twitter mengenai kewajiban orang yang berpuasa untuk menghormati orang yang tidak berpuasa sekaligus tidak boleh memaksa rumah makan ditutup pada bulan Ramadan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama RI, Selasa (9 ...

Menag: Pendekatan Agama Memaafkan Tapi Tidak Bisa Intervensi Hukum | Saturday 14 Mar 2015 21:29:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dari sisi agama, setiap orang harus menjadi pribadi yang pemaaf dan memaafkan. Namun demikian, pendekatan agama ini tidak bisa digunakan untuk mengintervensi persoalan hukum.

“Kalau pendekatannya adalah keagamaan, tentu semua kita harus memberikan maaf. Tapi ketika p
...

Pembangunan Sulit Jika Bangsa Tidak Rukun dan Harmonis | Saturday 04 Jan 2014 10:21:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, kehadiran Kementerian Agama sebagai kementerian yang bersifat non teknis sangat diperlukan. Karena pembangunan bisa menjadi sulit jika bangsa ini tidak rukun dan harmonis.

Wamenag mengatakan hal itu pada acara malam tasyakuran Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-68 yang b
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]