JAKARTA, Berita HUKUM - Yusril Ihza Mahendra sebagai Kuasa Hukum dari Ratna Sarumpaet sebagai aktivis senior yang dijadikan Tersangka terkait dugaan Makar oleh Polri yang sempat ditahan jelang Aksi Super Damai 212 (2 Desember 2016) lalu dengan sebelas (11) orang tokoh Aktivis Idonesia lainnya mengatakan, bahwa para aktivis bukan untuk melakukan Mak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Media Nasional Sorot Keadilan merasa prihatin atas tertangkapnya Ratna sarumpaet yang notabene adalah salah satu dewan pembina media tersebut. Bersama LBH An Niar Alforo Bogor, akan fokus membela Ratna Sarumpaet yang dinyatakan sebagai tersangka perbuatan Makar, dituduh melanggar pasal 107 dan 110 KUHP. Hal ini di ungkapkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan bahwa, pihak Polri telah menggunakan hukum diluar hukum yang ada di Indonesia, dalam mengusut kasus makar dan penghinaan pada simbol negara. Hal ini menurutnya karena tidak ada satupun aturan hukum yang ada di Indonesia bisa diterapkan pada penangkapan para aktivis-aktivis t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selaku perwakilan kaum buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan bahwa, rencana aksi Mogok Nasional para buruh nanti pada 2 Desember 2016 merupakan aksi damai, bukan semata-mata bertujuan melakukan perbuatan Makar.

"Hingga, statement aparat keamanan yang menyatakan, Aksi 2 Desemb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mengenai akan digelarnya demonstrasi lanjutan Aksi Bela Islam jilid III terkait kasus penistaan agama Islam dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta non aktip, yang rencananya digelar oleh masyarakat Indonesia di Jakarta pada Jumat 2 Desember mendatang, sepertinya sangat menakutkan bagi 'rezim' Jok ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Nasir Djamil sebagai Anggota DPR RI dari Komisi III fraksi PKS menyampaikan terkait issue 'Makar' dan larangan untuk Aksi Bela Islam lanjutan jilid III pada 2 Desember 2016 mendatang, yang juga ditayangkan terus di beberapa stasiun televisi, menurut Nasir Djamil bahwa, bila dipikir tidak tepat kalau ada larangan.
...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Terkait pernyataan Badan Legislatif (Banleg) Aceh, Adullah Saleh, mengenai rencana referendum untuk memperjuangkan Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, itu dinilai dapat menciptakan konflik baru.

Dalam hal itu, Lembaga Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) menganggap semua upaya dari Partai Aceh ...Berita Selengkapnya

BANDA ACEH, Berita HUKUM - Dalam kehidupan bernegara, kita harus mentaati peraturan dan perundang-undangan pemerintah pusat, termasuk Aceh dalam pembahasan Qanun nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang, tegas Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, Sabtu (6/4).

Katanya, Aceh sudah sepakat di dalam MoU Helsinki bahwa perdamaian ...Berita Selengkapnya

ANKARA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Jenderal Ilker Basbug ditangkap pada Jumat (6/1). Hal ini menyusul hasil penyelidikan mengenai dugaan percobaan menggulingkan pemerintah.

"Panglima ke-26 Republik Turki telah ditempatkan di tahanan, karena mendirikan dan memimpin kelompok teroris dan mencoba menggulingkan peme ...Berita Selengkapnya