JAKARTA, Berita HUKUM - Bulan ini sudah setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemban amanah untuk melakukan perbaikan ekonomi nasional sesuai janji saat kampanye. Berdasarkan sejumlah parameter pemerintahan yang didukung oleh Kabinet Kerja belum mampu menunjukkan kinerja sesuai Tri Sakti dan Nawa Cita. Bisa dikatakan rapor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kasus Pelindo II, kasus gula, hingga revisi UU BUMN dan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jadi topik bahasan dalam konferensi pers yang digelar Pimpinan Komisi VI DPR RI. Komisi ini ingin menunjukkan sikapnya terhadap berbagai isu aktual perekonomian nasional.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada dua keganjilan di balik penjualan avtur oleh PT. Pertamina selama ini. Harga yang mahal di dalam negeri dan harga penjualan yang murah di luar negeri menjadi pertanyaan krusial. Padahal, saat yang sama harga avtur internasional sedang turun.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan, Selasa (22/9 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI kecewa terhadap sikap Pemerintah yang tidak menyesuaikan perubahan nama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA) dengan alokasi anggaran dan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Hal tersebut di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM diwarnai keributan hingga adu jotos anggota dewan. Sebabnya hanya karena keduanya saling sindir, berikut kronologi kisahnya.

Yang terlibat adu jotos adalah anggota Komisi VII dari PPP Mustofa Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Mulj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, mayoritas orang melihat kondisi ekonomi kita saat ini sedang hrga BBM yang naikturun, nilai tukardolar tembus diatas 13 ribu harga beras ikut melambung tinggi, tarif-tarif pada ikut naik, serta gas elpiji ikut menghilang dan harganya juga melambung, cukuplah jadi bukti bahwa ...Berita Selengkapnya

BATAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Farial mempertanyakan kepada Pertamina EP mengenai ada tidaknya rencana untuk mencari lokasi dan blok yang baru untuk mengeksplorasi minyak. "Saya melihat di wilayah Sumatera ini lifting produksinya makin hari makin turun, jadi apakah ada perusahaan yang sedang mengeksplorasi un ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay melayangkan nota protes komisinya di dalam sidang Paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.

“Kami melayangkan nota protes, karena telah terjadi perubahan alokasi RAPBN-P (Rancangan anggaran pendapatan belanja Negara-Peru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mempertanyakan kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai Ketua harian gugus Pencegahan dan penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya mendapat pengaduan bahwa program dari gugus harian pencegahan dan penanganan TPPO in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu temuan Tim Komisi VIII DPR menyangkut data penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara kurang akurat. Di daerah ini tidak ada keseragaman kartu, ada yang pakai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ada yang juga pakai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Sumut KKS hanya ada di dua Kabupaten yakni ...Berita Selengkapnya