| Komisi IX |
|
|
| |
| Komisi IX Pertanyakan Proses Pemulangan TKI dari Arab Saudi | Wednesday 19 Jun 2013 09:15:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca kerusuhan di Jeddah beberapa waktu yang lalu, Komisi IX DPR menanyakan jumlah TKI yang ingin kembali ke Indonesia, dan yang ingin tetap bekerja di Arab Saudi.
“Berapa persen TKI yang ingin kembali dan berapa persen yang ingin stay disana. Jika ingin stay disana bagaimana dengan sponsor yang akan mempekerjakan merek ...Berita Selengkapnya |
| Asosiasi Petani Tembakau Minta PP 109 Tahun 2012 Dicabut | Friday 07 Jun 2013 09:19:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dicabut. Pasalnya, pelaksanaan PP tersebut berdampak langsung pada pengurangan penyerapan ratusan r ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Minta Tenaga Pengawas Ditambah | Wednesday 22 May 2013 10:29:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati (F-PPP) meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera memenuhi kekurangan tenaga pengawas. Hal tersebut disampaikan Okky menyoroti kasus penyekapan buruh kuali di Sepatan Timur, Tangerang.
“Kemaren ketika rapat dengan Bupati Tangerang, terinformasikan ada 5.346 perusahaan d ...Berita Selengkapnya |
| Rieke Tuntut Janji SBY di Konferensi ILO | Monday 13 May 2013 17:44:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,Rieke Diah Pitaloka menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpidato di konferensi ke -100 International Labour Organization (ILO).
Pasalnya, SBY akan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.
Namun, ...Berita Selengkapnya |
| Kasus Pabrik Wajan, PDI-P: Bukti Penyelesaian Tenaga Kerja Bukan Sekedar Hari Libur | Monday 06 May 2013 21:29:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terungkapnya peristiwa perbudakan terhadap, buruh pabrik wajan CV Logam Mulia, Kampung Bayur Ropak, Desa Lebak Wangin, Kecamatan Septan, Kabupaten Tangerang.
Merupakan bukti, bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak cukup dengan hanya menyatakan 1 Mei sebagai hari libur nasional.
Hal itulah yang diungkap anggo ...Berita Selengkapnya |
| Ribka Duga Pemerintah Suap Buruh | Thursday 02 May 2013 23:20:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM – Bagi Ketua Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning, kebijakan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan hari buruh internasional sebagai hari libur nasional, bisa jadi merupakan suap kepada buruh untuk tidak menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).
"Jangan-Jangan ini bentuk suap kepada Buruh agar tidak menolak ...Berita Selengkapnya |
| DPR Panggil Paksa Dahlan Iskan Terkait Pemberangusan SP BUMN | Wednesday 20 Mar 2013 09:14:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil paksa Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan terkait ketidak hadirannya untuk yang kesekian kalinya diundang DPR RI.
Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning mengatakan, Komisi yang dipimpinnnya telah tiga kali melayangkan surat pemanggilan kepada Dahlan Iskan, namun hingga kini belum jug ...Berita Selengkapnya |
| Coffee Morning RUU Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (PPILN) | Saturday 16 Mar 2013 16:09:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) mengadakan Coffee Morning bareng AMRI dan Media dengan topik "Restorasi Sumber Daya Manusia dalam Konteks Meneropong Nasib TKI 2014", di Cilndak KKO Jakarta Selatan, Sabtu (16/3).
Acara ini menghadirkan Poempida Hidayatulloh (Anggota Komisi IX DPR RI), terkait permasalahan Buruh Mi ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Sesalkan Ketidakhadiran Meneg BUMN | Monday 18 Feb 2013 14:57:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI menyesalkan ketidakhadiran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan dan Wakil Meneg BUMN. Pasalnya, banyak persoalan yang harus dibicarakan dan diselesaikan terkait nasib para pekerja di empat perusahaan BUMN, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PPD dan PT Dirgantara.
“Ini pelecehan dan t ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Terbitkan PP Jaminan Kesehatan | Wednesday 28 Nov 2012 08:50:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2014, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk mempercepat penerbitan Perpres tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Demikian, salah satu kesimpu ...Berita Selengkapnya |
|
|