JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menggadakan rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto dan sejumlah jaksa yang pernah bertugas di KPK. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dimaksudkan untuk meminta masukan yang diharapkan dapat mendukung kinerja pengawasan komisi yang berfokus pada bid ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika kurang sependapat jika Pemerintah tidak serius memberantas korupsi, meskipun jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

"Kalau karena hanya jumlah SDM lalu Pemerintah dituduh tidak serius, maka itu sangat naif. Seb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 melaporkan empat anggota Komisi III DPR kepada Badan Kehormatan (BK). Mereka adalah Nudirman Munir (Fraksi Partai Golkar), Trimedya Panjaitan (Fraksi PDIP) serta Benny K Harman dan Ruhut Sitompul (Fraksi Partai Demokrat). Keempatnya diduga masih aktif sebagai pengacara, meski telah menjad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengancam tidak akan ikut alias boikot, kalau Komisi III DPR mengundang pihaknya untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Pasalnya, dalam komisi itu ada Angelina Sondakh yang telah dijadikan sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR akhirnya menggeser Muhammad Nasir dari Komisi III ke Komisi XI DPR. Langkah ini diambil, agar mencegah konflik kepentingan Nasir terhadpa kasus yang menjerat adik kandungnya, Muhammad Nazaruddin.

Fraksi tersebut tak ingin Nasir mengganggu jalannya persidangan perkara dugaan s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan DPR RI sepakat untuk memberikan izin kepada Komisi III DPR untuk mengumpulkan fakta terkait peristiwa penganiayaan dan penyembelihan petani di Kabupaten Mesuji, Lampung. Hal ini dilakukan, karena aksi sadis dan biadab itu diduga melibatkan aparat keamanan.

"Pimpinan DPR segera membentuk tim pencari fakta ya ...Berita Selengkapnya

Dibilang Lebay, Komisi III DPR Langsung Emosi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar akhirnya memenuhi undangan Komisi III DPR. Bahkan, ia tanpa sungkan menuding sikap anggota Dewan ini berlebihan, hanya mempermasalahkan soal surat kuasa pengumuman harta kekayaan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komisi III DPR siap memfasilitasi pro-kontra atas rekomendasi Komisi Yudisial (KY) yang takkan ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA). Hal ini terkait hasil pemeriksaan KY yang menemukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sejumlah anggota Komisi III DPR merasa tersinggung dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel Capim KPK). Pasalnya, ada imbauan untuk individu yang memiliki konflik kepentingan dengan para kandidat, sebaiknya tidak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) nanti.

Sebaliknya, imbauan it ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Partai Gerindra mengusulkan dibentuknya kembali Panitia Kerja (Panja) Mafia Anggaran di DPR untuk menghalangi bocornya keuangan APBN yang pada akhirnya tidak bisa memberi kesejahteraan pada rakyat. Partai Golkar pun siap mendukung langkah yang akan dilakukan partai bentukan Prabowo Subianto tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Bendahar ...Berita Selengkapnya