| Komisi III |
|
|
| |
| Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo | 2018-08-07 09:10:33 |
 |
NTT, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebab berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu.
...Berita Selengkapnya |
| Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban | 2018-03-14 19:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran | 2018-02-14 10:55:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya yakin, P ...Berita Selengkapnya |
| Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing | 2018-01-18 09:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.
"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah pen ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM | 2017-10-16 14:56:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemeberantasan Korupsi yang diketuai Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Agenda yang dibahas diantaranya terkait pelaksanaan tuga ...Berita Selengkapnya |
| Sejumlah Masalah Aktual Dibahas Komisi III dengan Kapolri | 2017-10-13 20:28:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tito Karnavian beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, ada beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam rapat.
Pertama, jelas Bambang, terkait penembakan ti ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri | 2017-10-06 07:32:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panja Undang-Undang Industri Pertahanan DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempertanyakan kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) milik Korps Brimob Polri sehingga menimbulkan kekisruhan antar TNI dan Polri.
"Terkait dengan kekisruhan impor ...Berita Selengkapnya |
| Buku 'Ngeri-Ngeri Sedap', Catatan Kritis Ketua Komisi III DPR | 2017-09-12 08:24:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalimat "ngeri-ngeri sedap" sangat relevan dan kontekstual dengan situasi terkini. Kita bisa melihat bahwa presiden dan para Menteri terus menunjukkan kerja keras, membangun negeri dari Sabang sampai Merauke. Demikian diungkapkan Politisi kawakan Golkar Bambang Soesatyo di sela-sela peluncuran bukunya "Ngeri-Ngeri Sedap" di ...Berita Selengkapnya |
| Tudingan Pertemuan Penyidik KPK dengan Komisi III Harus Dibawa ke Ranah Hukum | 2017-08-23 10:58:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tudingan adanya tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertemu dengan Anggota Komisi III DPR RI dan permintaan uang pengamanan sebesar Rp 2 miliar, harus segera dibawa ke ranah hukum. Bahkan, permasalahan itu tidak cukup diselesaikan di ranah komite etik internal KPK saja.
"Dalam UU KPK sangat jelas diatur ...Berita Selengkapnya |
| Peran BNPT dan Densus 88 Dipertanyakan | 2017-05-29 15:31:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam (24/5/2017 lalu, Komisi III DPR RI mempertanyakan dimana peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III Wihadi Wiyanto (F-Gerindra) melihat pola yang ada, bom bunu ...Berita Selengkapnya |
|
|