Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi III
 
Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara | 2018-10-29 12:04:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meninjau Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan setelah dibakar oleh massa pada Selasa, 23 Oktober 2018 lalu. Tim Kunspek ingin mendengarkan secara seksa ...

Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi | 2018-10-15 22:39:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw diduga mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI lantai 16. Bahkan, peluru itu hampir mengenai tamunya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak Kepolisian untuk mengungkap fakta dibalik penembakan yang hampir mengenai tamu nya itu.

...

Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo | 2018-08-07 09:10:33

NTT, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebab berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu.
...

Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban | 2018-03-14 19:44:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran ...

Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran | 2018-02-14 10:55:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.

"Saya yakin, P
...

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing | 2018-01-18 09:47:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.

"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah pen
...

Komisi I Akan Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI | 2017-12-04 17:16:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memastikan, pihaknya akan segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Apalagi, tak lama lagi DPR juga akan memasuki masa reses. Presiden mengirimkan nama calon tunggal, Marse ...

Tolak Keras Rencana 'Penjualan' Bandara dan Pelabuhan kepada Asing | 2017-11-16 12:17:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Pasalnya, keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan akan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.

"Jika pengoperasian sejumlah bandara d
...

Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan | 2017-11-09 12:39:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.

Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyataka
...

Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM | 2017-10-16 14:56:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemeberantasan Korupsi yang diketuai Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Agenda yang dibahas diantaranya terkait pelaksanaan tuga ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]