| Komisi III |
|
|
| |
| Komisi III Telusuri Insiden Pembakaran Polsek Bendahara | 2018-10-29 12:04:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meninjau Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan setelah dibakar oleh massa pada Selasa, 23 Oktober 2018 lalu. Tim Kunspek ingin mendengarkan secara seksa ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi | 2018-10-15 22:39:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw diduga mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI lantai 16. Bahkan, peluru itu hampir mengenai tamunya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak Kepolisian untuk mengungkap fakta dibalik penembakan yang hampir mengenai tamu nya itu.
...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di Taman Nasional Komodo | 2018-08-07 09:10:33 |
 |
NTT, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebab berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu.
...Berita Selengkapnya |
| Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban | 2018-03-14 19:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran | 2018-02-14 10:55:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya yakin, P ...Berita Selengkapnya |
| Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing | 2018-01-18 09:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.
"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah pen ...Berita Selengkapnya |
| Komisi I Akan Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI | 2017-12-04 17:16:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memastikan, pihaknya akan segera melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Apalagi, tak lama lagi DPR juga akan memasuki masa reses. Presiden mengirimkan nama calon tunggal, Marse ...Berita Selengkapnya |
| Tolak Keras Rencana 'Penjualan' Bandara dan Pelabuhan kepada Asing | 2017-11-16 12:17:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Pasalnya, keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan akan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.
"Jika pengoperasian sejumlah bandara d ...Berita Selengkapnya |
| Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan | 2017-11-09 12:39:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.
Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyataka ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Gelar Rapat Gabungan dengan KPK, Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM | 2017-10-16 14:56:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan Komisi Pemeberantasan Korupsi yang diketuai Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Agenda yang dibahas diantaranya terkait pelaksanaan tuga ...Berita Selengkapnya |
|
|