| Kasus Proyek Kementerian PUPR |
|
|
| |
| Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka | 2016-03-03 11:43:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Budi Sup ...Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK | Wednesday 27 Jan 2016 23:55:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto enggan berkomentar banyak soal materi pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus dugaan proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
Politikus Partai Golkar itu hanya menyebutkan, bahwa ia sudah menceritakan apa yang diketahuinya kepada ...Berita Selengkapnya |
| KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP | Friday 15 Jan 2016 09:19:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan untuk pertama kali di tahun 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup guna menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersa ...Berita Selengkapnya |
| Kementerian PU akan Dibantu TNI dalam Percepatan Perbaikan Jalan | Friday 07 Feb 2014 16:45:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan Kementerian Pekerjaan Umum meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program percepatan penanganan dampak banjir. Tanggap darurat hingga akhir Februari, sedangkan perbaikan jalan yang bersifat permanen baru bisa dilaksanakan setelah musim hujan selesai.
"Saya dim ...Berita Selengkapnya |
| Demo di Kementerian PU Hingga Malam Hari | Friday 07 Feb 2014 02:01:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demo puluhan masyarkat Maluku menanyakan keseriusan Pemerintah Pusat tentang semangat Otonomi Daerah (OTD), dimana Pemerintah Pusat saat ini dinilai pendemo tidak mendukung sepenuhnya Pemerintah Daerah, dalam hal menentukan Kepala Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, baik Wilayah Provinsi, Kabupate ...Berita Selengkapnya |
| Antisipasi Kementerian PU Dalam Menghadapi Kekeringan | Friday 30 Aug 2013 15:37:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun ini merupakan tahun kemarau basah, dalam hal ini meski pun beranjak musim kemarau, kondisi waduk-waduk yang dipantau dalam kondisi normal. Berdasarkan pemantauan BMKG, kemarau tahun ini akan berakhir pada akhir September.
Namun demikian Ditjen Sumber Daya Air melalui Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Balai Besar Wilaya ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Siapkan Regulasi Pemanfaatan Ruang Dalam Tanah | Thursday 21 Mar 2013 23:03:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai pemanfaatan ruang di dalam tanah. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, hal tersebut penting guna mengakomodasi kebutuhan akan pembangunan terowongan infrastruktur yang mendesak.
“Saat ini belum ada aturan mengenai pemanfaat di Indonesia belum ada reg ...Berita Selengkapnya |
| Tanggulangi Banjir Jakarta, Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp 2 Triliun | Friday 01 Feb 2013 16:31:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Joko Kirmanto mengajukan anggaran sebesar Rp 2,037 triliun melalui Komisi V DPR-RI untuk mempercepat penanggulangan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR-RI bersama Menteri PU Djoko Kirmanto, yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo ...Berita Selengkapnya |
|
|