Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kemenpera
 
Oknum Aparat Desa Aceh Tamiang Terindikasi 'Mafia Gratifikasi Bersekongkol' Pembangunan 200 RSS | Thursday 05 Feb 2015 21:52:50

ACEH, Berita HUKUM - Para Oknum aparat desa pemerintahan di kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh terindikasi terlibat 'mafia gratifikasi yang bersekongkol' dalam hal pembangunan dan penyediaan lahan 200 Rumah Sehat Sederhana (RSS) di 4 lokasi dari Kementerian Perumahan Rakyat yang di peruntukkan bagi keluarga nelayan kurang mampu di daerah itu.

...

Pembangunan 200 RSS di Aceh Tamiang Diduga Tidak Sesuai Bestek RAB | Wednesday 04 Feb 2015 22:30:16

ACEH, Berita HUKUM - Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) program dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang di peruntukkan bagi keluarga nelayan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh diduga tidak sesuai spek dan Peraturan dan Syarat-syarat pelaksanaan proyek (bestek) pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB), karena diantaranya bahan ba ...

Korupsi Dana Kemenpera Rp 2,6 Milyar, 3 Terdakwa Dituntut Sama 7,5 Tahun Penjara | Thursday 12 Dec 2013 10:37:55

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosnaini Ulva, SH dan Dian Anggraini, SH dari Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) dalam sidang di gelar di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (10/12) menuntut 3 terdakwa korupsi dana bantuan subsidi perumahan rakyat dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kenenpera) senilai Rp 2,6 Mil ...

Kajari Samarinda Tahan 3 Terdakwa Korupsi KSU Pakat Mufakat | Friday 12 Jul 2013 09:43:38

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) setelah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus korupsi Dana Subsidi Perumahan dan Pemukiman 2008 dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), Rabu (10/7), akhirnya menahan tiga tersangka yang diduga melakukan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara ...

Kemenpera: Projek 560 miliar, 1 Twin Blok Rusunawa Anggarannya 16 Miliar, Tidak Termasuk Mebel dan Tanah | Friday 15 Mar 2013 17:07:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengungkapkan, 1 Twin Blok (TB) angarannya rumah buruh sebesar 16 miliar, total dikalikan 35 (TB) menjadi 560 miliar. Menpera menjelaskan tahun ini selesai 24 (TB), dan selanjutnya sisa projek untuk projek Multi Years tahun depan.

"Kita lihat biaya rumah sewa buruh saat ini sekitar 300
...

Komisi V Pertanyakan Anggaran Kemenpera 2013 | Thursday 07 Mar 2013 09:18:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V Mulyadi mempertanyakan mengenai perubahan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat di tahun 2013, termasuk program perumahan rakyat. Mulyadi menilai bahwa perubahan data ini perlu disinkronkan.

“Jika ada perubahan, mohon ada penyesuaian data dan disinkronkan," pinta Mulyadi ketika menggelar rapat antara
...

Kemensos Gandeng Kemenpera Rehab Rumah Peserta PKH | Wednesday 27 Feb 2013 19:43:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Sosial menggandeng Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Selama ini pembangunan RTLH bagi peserta PKH belum pernah dilakukan kementerian manapun karena prioritas PKH pemberian kesehatan dan pendidikan anak sekolah
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]