JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang berlokasi di jalan Wahidin Jakarta Pusat pada Kamis (20/6) disambangi ratusan massa Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKS) yang berunjukrasa meminta agar Pemerintahan Joko Widodo untuk tetap membebaskan pungutan Ekspor CPO atau tidak memungut lagi pungutan Ekspor CPO.

Se ...Berita Selengkapnya

DURI, Berita HUKUM - Sandiaga Salahuddin Uno mengaku 100 persen bersama para petani perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikatakannya saat bertemu dengan petani kelapa sawit di Ram Sawit Harahap, Jalan Lintas Sumatra, Sebangar, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Selasa (5/3).

Keberpihakan itu, lanjut Sandi, inshaa Allah, jika terpilih, akan menstabilkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra mengungkapkan bahwa pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang saat ini dihentikan sesaat oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akibat harga Sawit yang jatuh hingga kisaran dibawah 545 USD/ton tak kunjung dicabut PP pungutan ekspor CPO, dan tidak jelas keputusan untuk mencabutnya, u ...Berita Selengkapnya

RIAU, Berita HUKUM - Masyarakat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit. Kali ini mereka gembira, pasalnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit periode 16-22 Januari mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur.

Kenaikan terbesar pada kelompok umur 10-20 tahun yang mengalami kenaik ...Berita Selengkapnya

KAUR, Berita HUKUM - Banyak truk pembawa hasil produksi buah kelapa sawit yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu setiap hari yang melebihi kapasitas muatan/ tonase sesuai ditentukan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan raya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Anuar Sanusi, Spd men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit akan mengakibatkan kerugian yang besar. Tidak hanya bagi pelaku industri kelapa sawit, tetapi juga para petani dan juga 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa, adanya pungutan ekspor di luar pajak pada dasarnya untuk tujuan subsidi dan replanting (peremajaan kembali), serta untuk riset. Viva Yoga menjelaskan di sesi diskusi publik yang digelar di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - MS Kaban menyampaikan bahwa kalau menyangkut pungutan untuk ekpor dihapuskan saja, karena menguntungkan pihak konglomerat (pengusaha), itulah pandangannya saat menjadi narasumber di acara sesi diskusi bertajuk, "Pungutan Ekspor, 50 US$ / ton Mencekik Petani Sawit, Modus Baru Menguasai Lahan Petani Miskin dan Perampokan Uang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengungkapkan bahwa wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, banyak terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit baru yang tidak mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini terjadi hingga menyebabkan kabut asap ditengarai dilakukan oleh perusa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekspansi sawit di Kalimantan tengah per desember 2012 sudah mencapai 4, 1 juta hektar, dimana 3.825.058 hektar berada di kawasan hutan berdasarkan TGHK, sebanyak 286 perusahaan dan hanya 84 perusahaan yang dinyatakan clear and clean berdasarkan prosedural perijinan.

Perubahan hutan di Kalimantan tengah bukan saja oleh ...Berita Selengkapnya