Oleh: Ferdinand Hutahean

KEHADIRAN KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Kamis (15/6) di gedung DPR menghadap Komisi III justru berakhir anti klimaks bagi para pendukung anti korupsi dan bagi semua kelompok yang menjadi korban keberingasan Ahok. Akhirnya banyak publik yang membenarkan tulisan dalam undangan Kementerian Dalam Negeri yang menuli ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Masyarakat Tionghoa, Lieus Sungkharisma memberikan komentar terkait perkembangan kasus adanya dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras (RSSW) oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Lieus mempertanyakan KPK terkait hasil audit Investigasi BPK yang diminta KPK sendiri dan hasilnya BPK menemuka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Asrul sani menegaskan bahwa dari penjelasan pimpinan KPK memang ada potensi kerugian negara pada kasus pembelian RS. Sumber Waras oleh pemerintah prov DKI Jakarta. Namun hal itu tidak otomatis terjadi perbuatan melawan hukum.

“Memang ada potensi kerugian negara dalam kasus pembelian RS Sumber Wa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelapor kasus RS Sumber Waras, Amir Hamzah mempertanyakan konklusi sementara yang disampaikan Ketua Komisioner KPK Agus Raharjo.

Dia menyebut, pernyataan Agus di Komisi III DPR yang mengaku tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus RS Sumber Waras sebagai tindakan yang cukup nekat.

Pengamat Kebijakan Publik B ...Berita Selengkapnya

Oleh: Prijanto,

LHP BPK RI di Pemprov DKI Jakarta TA 2014 pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terbaca "Pengadaan tanah RSSW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp.191.334.550.000". Ada 2 kata kunci 'tidak melalui proses yang memadai' dan 'berindikasi merugikan daerah'.

Angka Rp.191 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - LHP BPK RI di Pemprov DKI Jakarta TA 2014 pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terbaca "Pengadaan tanah RS SW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp.191.334.550.000". Ada 2 kata kunci 'tidak melalui proses yang memadai' dan 'berindikasi merugikan daerah'.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mengapa sampai saat ini 'Ahok' belum di TSK-kan ? Kenapa saat Jakarta ribut-ribut (kisruh) soal UPS, namun saya malah bahas soal 'skandal RS Sumber Waras?, tanya pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah saat jadi pembicara di sesi diskusi publik, 'Mengungkap Tabir Terang Kasus Korupsi Rumah Sakit Sumber Waras' yang digelar ol ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Komisi III DPR segera memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Dimana kasus ini diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Fadli pun berkeyakinan Panja Penegak Hukum Komisi III telah mengumpulkan data dan bukti perihal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menyesalkan lambannya KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Menurut dia, dalam kasus tersebut terkesan ada perlakuan berbeda, jika dibandingkan dengan pengusutan kasus lain yang sama-sama membelit Pemprov DKI, yaitu kasus suap Reklamasi.

"Ini ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - I Wayan Suparmin Sulaiman (56), Ketua Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) pada hari Sabtu (30/4) bersama para alumni dan teman-temannya tetap sepakat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Yayasan Candra Naya di kawasan Hayam Wuruk Gajah Mada Jakarta Barat. Walaupun tadinya sempat tidak ingin mengadakan acara, karena ada p ...Berita Selengkapnya