JAKARTA, Berita HUKUM - Buronan kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia.

Penangkapan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, bekerja sama dengan pihak kepolisian Diraja Malaysia.

"Berkat kerja sama kami, saat ini narapidana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Polri melakukan pencegahan keluar negeri terhadap Anita Kolopaking yang merupakan Pengacara dari buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, selama 20 hari kedepan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa, pencegahan itu dilakukan sejak tanggal 22 Juli 2020 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan itu lantaran Azis diduga melanggar kode etik DPR, dalam perkara dugaan tidak mengizinkan Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus buron Djoko Tjandra memasuki babak baru. Setelah berhasil masuk Indonesia tanpa terdeteksi dan mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan, Djoko Tjandra berhasil menyelinap ke Malaysia tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi. Menyikap hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendesak penegak huk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut rencana Menko Polhukam Mahfud MD, memanggil empat pimpinan institusi soal e-KTP buronan kasus Djoko Tjandra sebagai sandiwara.

"Hii, kita nonton sandiwara ini. Ada main ci luk ba. Para menteri pura-pura sibuk tengkar dan saling pandang mengapa Djoko Tjandra lalu lal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mengunjungi Kantor Pusat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan pada Senin (6/7/2020), dalam pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut salah satu poin pembahasan mengenai update kasus pencarian terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan ada o ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menilai ditutupnya dua skandal keuangan besar yaitu korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century merupakan bukti bahwa negara telah kalah dengan koruptor.

"Saya cukup terkejut kenapa KPK yang mempunyai kewenangan sebesar itu tidak mampu mengusut BLBI dan Century, yang banyak merugik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebelum meninggalkan ruangan konferensi pers Kejaksaan Agung RI, Wakil Ketua Kejaksaan Agung Darmono mengatakan bahwa, "Kewarganegaraan Djoko Tjandra melanggar hukum!" Tegas Darmono, Senin (17/12).

Secara prosedural, status kewarganegaraan Djoko Sugiarto Tjandra alias Tjan Kok Hui tidak sah. "Syarat untuk mendapat kewarga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung masih terus menindak lanjuti kegiatan - kegiatan upaya pemulangan buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra.

Wakil Jaksa Agung Darmono menuturkan, saat ini Pemerintah Papua Nuginie (PNG) sedang mempersiapkan pemerintahan yang baru setelah terpilihnya perdana menteri yang baru. "Diharapkan pada September 2012 nanti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) atas putusan PK terhadap terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Bos Mulia Group ini tetap dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

"Perkara ini diputus pada Senin (20/2 lalu. Majelis menyatakan menolak permohon ...Berita Selengkapnya