Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PKPU
 
Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus | 2020-09-25 23:23:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Walaupun sudah empat kali ditolak, tapi permohonan kelima dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang( PKPU ) Nomor: 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ini, dikabulkan oleh majelis hakim dengan mengesampingkan seluruh bukti dan dalil dari Termohon PKPU.

Dalam perkara kepailitan yang menjadikan PT. Budi Kenca
...

MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019 | 2020-07-08 07:05:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019, terutama mengenai substansi permohonan, diluruskan Kuasa pemohon Rachmawati Soekarnoputri.

Konteks guguatan Rachmawati dkk diurai Taufiqurrahman adalah permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P
...

Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber' | 2020-05-24 22:27:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar teknologi informasi, Ruby Alamsyah, mengatakan data jutaan warga Indonesia yang diduga dibobol para peretas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), amat berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber.

"Kejahatan siber apapun bisa memanfaatkan data ini untuk kegiatan apapun untuk aktivitas mereka," ujar Ruby kepada
...

2 Komisioner KPU RI Dipecat, Pengamat: Indikasi Kuat Kecurangan Pilpres 2019 | 2020-03-20 19:19:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua komisioner dipecat yaitu Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting disebut menjadi dugaan kuat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terlibat kecurangan Pilpres 2019.

"Bobrok KPU mulai terbongkar mulai dari Wahyu Setiawan, sekarang Evi Novida Ginting. Keduanya dipecat. Ini menjadi indikasi kuat kecurangan Pilp
...

Terkait Putusan PKPU, Dimas A Pamungkas: Radnet Ingin Damai | 2019-09-25 14:56:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) terhadap PT Rahajasa Media Internet (Radnet). Berdasarkan putusan nomor: 179/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 September 2019 lalu.

Penundaan PKPU tersebut diajukan oleh Bank Pembangunan Jawa Barat dan Bante
...

KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng | 2019-01-20 05:50:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Transparansi menjadi hal penting yang terus dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga kepercayaan publik.

Salah satu bentuk dari transparansi tersebut menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang nantinya akan digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulas
...

Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT | 2018-11-23 11:24:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fokus pada perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta lebih memprioritaskan masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, ketimbang mendata pemilih yang memiliki gangguan kejiwaan.

"Saya kira justru yang harus diprioritaskan adalah mereka yang belum mend
...

KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan | 2018-11-19 16:01:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Semakin dekatnya proses pemungutan suara, Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin optimis hajatan lima tahunan akan berjalan tepat sesuai rencana. Indikator dari keyakinan ini dapat dilihat dari kesiapan sejumlah hal meliputi anggaran yang dibutuhkan, petugas yang menyelenggarakan hingga logistik yang akan digunakan y ...

Ada 60 TPS Sulit Dijangkau, KPU Kaur Lakukan Analisis Giografis TPS untuk Pemilu 2019 | 2018-10-27 06:00:16

KAUR, Berita HUKUM - Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kaur, Bengkulu mematangkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mempercepat Distribusi dan Tabulasi guna persiapan pada Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU Kaur Meixxy Rismanto, SE mengatakan bahwa, dalam menghadapi Pileg dan Pilpres serentak 2019 pihaknya telah melakukan kajia
...

Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan | 2018-07-04 06:17:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluruskan polemik yang saat ini terjadi terutama di Komisi II DPR yang hingga saat ini keberatan terhadap aturan pengesahan Peraturan KPU No.20/2018 yang salah satu isinya melarang eks napi korupsi maju pemilihan legislatif.

Ia mempersilakan apabila hak angket atas Keputusan KPU digulirkan,
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]