| PKPU |
|
|
| |
| Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus | 2020-09-25 23:23:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Walaupun sudah empat kali ditolak, tapi permohonan kelima dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang( PKPU ) Nomor: 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst ini, dikabulkan oleh majelis hakim dengan mengesampingkan seluruh bukti dan dalil dari Termohon PKPU.
Dalam perkara kepailitan yang menjadikan PT. Budi Kenca ...Berita Selengkapnya |
| MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019 | 2020-07-08 07:05:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019, terutama mengenai substansi permohonan, diluruskan Kuasa pemohon Rachmawati Soekarnoputri.
Konteks guguatan Rachmawati dkk diurai Taufiqurrahman adalah permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P ...Berita Selengkapnya |
| Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber' | 2020-05-24 22:27:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar teknologi informasi, Ruby Alamsyah, mengatakan data jutaan warga Indonesia yang diduga dibobol para peretas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), amat berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan siber.
"Kejahatan siber apapun bisa memanfaatkan data ini untuk kegiatan apapun untuk aktivitas mereka," ujar Ruby kepada ...Berita Selengkapnya |
| 2 Komisioner KPU RI Dipecat, Pengamat: Indikasi Kuat Kecurangan Pilpres 2019 | 2020-03-20 19:19:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua komisioner dipecat yaitu Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting disebut menjadi dugaan kuat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terlibat kecurangan Pilpres 2019.
"Bobrok KPU mulai terbongkar mulai dari Wahyu Setiawan, sekarang Evi Novida Ginting. Keduanya dipecat. Ini menjadi indikasi kuat kecurangan Pilp ...Berita Selengkapnya |
| Terkait Putusan PKPU, Dimas A Pamungkas: Radnet Ingin Damai | 2019-09-25 14:56:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) terhadap PT Rahajasa Media Internet (Radnet). Berdasarkan putusan nomor: 179/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 September 2019 lalu.
Penundaan PKPU tersebut diajukan oleh Bank Pembangunan Jawa Barat dan Bante ...Berita Selengkapnya |
| KPU: Jaga Kepercayaan Publik Lewat Situng | 2019-01-20 05:50:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Transparansi menjadi hal penting yang terus dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjaga kepercayaan publik.
Salah satu bentuk dari transparansi tersebut menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang nantinya akan digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulas ...Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Sarankan KPU Prioritaskan Masyarakat Belum Masuk DPT | 2018-11-23 11:24:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fokus pada perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta lebih memprioritaskan masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, ketimbang mendata pemilih yang memiliki gangguan kejiwaan.
"Saya kira justru yang harus diprioritaskan adalah mereka yang belum mend ...Berita Selengkapnya |
| KPU Optimis, Pemilu Siap Diselenggarakan | 2018-11-19 16:01:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Semakin dekatnya proses pemungutan suara, Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) makin optimis hajatan lima tahunan akan berjalan tepat sesuai rencana. Indikator dari keyakinan ini dapat dilihat dari kesiapan sejumlah hal meliputi anggaran yang dibutuhkan, petugas yang menyelenggarakan hingga logistik yang akan digunakan y ...Berita Selengkapnya |
| Ada 60 TPS Sulit Dijangkau, KPU Kaur Lakukan Analisis Giografis TPS untuk Pemilu 2019 | 2018-10-27 06:00:16 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kaur, Bengkulu mematangkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mempercepat Distribusi dan Tabulasi guna persiapan pada Pemilu 2019 mendatang.
Ketua KPU Kaur Meixxy Rismanto, SE mengatakan bahwa, dalam menghadapi Pileg dan Pilpres serentak 2019 pihaknya telah melakukan kajia ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan | 2018-07-04 06:17:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meluruskan polemik yang saat ini terjadi terutama di Komisi II DPR yang hingga saat ini keberatan terhadap aturan pengesahan Peraturan KPU No.20/2018 yang salah satu isinya melarang eks napi korupsi maju pemilihan legislatif.
Ia mempersilakan apabila hak angket atas Keputusan KPU digulirkan, ...Berita Selengkapnya |
|
|