| OTT KPK di Muba |
|
|
| |
| KPK akan Periksa Kembali, Dugaan Suap Terkait LKPJ 2014 Bupati Musi dan Kadis DPPKAD | Tuesday 07 Jul 2015 15:58:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan untuk dua tersangka dalam dugaan suap terkait persetujuan LKPJ 2014 Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dan pengesahan APBD Perubahan 2015.
Kedua tersangka yang akan diperiksa itu yakni, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ...Berita Selengkapnya |
| KPK Dukung Kementerian Pertahanan Bangun Zona Integritas | Wednesday 29 Apr 2015 02:32:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam membangun zona integrita menuju wilayah bebas dari korupsi. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama yang berlangsung pada Senin (27/4) di Jakarta.
Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki menyambut baik pencana ...Berita Selengkapnya |
| OTT KPK di Bali dan Jakarta Ternyata Bukan Anggota DPRD Tapi DPR RI dari PDIP | Friday 10 Apr 2015 14:30:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Jumat, pada pukul 11.30 Wib telah dilaksanakan konferensi Pers dilakukan oleh Pelaksana tugas (plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi di ruang Pers gedung KPK Jakarta. Adapun penjelasan yang disampaikan kepada awak media terkait Tim KPK yang telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (O ...Berita Selengkapnya |
| KPK Ingatkan Tim Transisi Soal Komitmen Presiden Terpilih | Wednesday 01 Oct 2014 11:49:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tujuh orang tim transisi datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/9). Sekitar 90 menit, kedua pihak berdiskusi tentang beragam topik, mulai dari kondisi bangsa hingga pemetaan persoalan bangsa, seperti tata kelola minerba, potensi kerugian negara di berbagai sektor, potensi gratifikasi dan sebagainya. Tak ...Berita Selengkapnya |
| KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Hari Raya | Saturday 26 Jul 2014 02:22:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagaimana tahun sebelumnya, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No 20 tahun 2001 jo UU No 31 ta ...Berita Selengkapnya |
| KPK Tahan Tersangka Baru Kasus Lahan Kuburan Bogor | Thursday 06 Mar 2014 12:46:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan tersangka baru Syahrul R Sampurnajaya (SRS), dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) yang berlokasi di Desa Antajaya, Tangjungsari, Bogor, Jawa Barat. Penahanan ini terkait kepentingan penyidik di dalam merampungkan berkas ...Berita Selengkapnya |
| Oknum Kejari Praya, Subari, SH.MH Diberhentikan Sementara | Tuesday 17 Dec 2013 19:44:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi menyatakan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) berinisial “S” atau Subari, SH.MH oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Sabtu (14/12) lalu, serta dari hasil koordinasi dan kerja sama antara Kejaksaan d ...Berita Selengkapnya |
| KPK Geledah Rumah Lusita Tersangka Suap Jaksa Subari | Monday 16 Dec 2013 10:55:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Sat Gas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), hari ini juga terus melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan H. Sholeh 1A No. 31 RT 07/03, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (16/12) ...Berita Selengkapnya |
| Operasi Tangkap Tangan Oknum Jaksa, Hasil Kerjasama Kejaksaan dan KPK | Sunday 15 Dec 2013 23:33:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi menyampaikan Rilisnya bahwa, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Oknum Kejaksaan berinisial S atau SUB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari, Sabtu (14/12) kemarin adalah benar sebagai hasil koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK dalam meningk ...Berita Selengkapnya |
| 'Jaksa Agung Stop Gaji Kajari Praya NTB, Subri Terancam di Pecat' | Sunday 15 Dec 2013 20:01:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Adjat Sudradjat di damping oleh Kepala Humas Kejagung, Setia Untung Arimuliadi dalam keterangan persnya di gedung KPK, bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Jubir KPK Johan Budi membenarkan bahwa, KPK dan Kejagung telah melakukan kerjasama supervisi dalam pemberantasan ...Berita Selengkapnya |
|
|