|
|||||
| Cetak Uang Baru Tidak Urgen | 2016-09-20 07:09:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, sangat tidak urgen mencetak 11 uang baru seperti yang akan dirilis pemerintah. Peredaran uang tersebut tidak tepat waktu, lantaran kini keuangan negara sedang mengalami defisit dan berpengaruh pada tingkat inflasi. |
||||
| Inpres Penghematan Tidak Kredibel | 2016-09-12 09:03:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Intruksi Presiden (Inpres) No.8/2016 tentang langkah-langkah penghematan, dinilai tidak menghadirkan postur keuangan yang kredibel. Inpres yang hanya policy rules itu sudah melangkahi UU No.12/2016 tentang APBN-P 2016. |
||||
| Pemerintah dan Masyarakat Perlu Awasi Pulau-pulau Dijual ke Orang Asing | 2016-04-26 11:21:08 | |||||
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat mengingatkan, jangan sampai ada pulau-pulau yang dijual atau dikuasai orang asing dengan bermacam-macam modus. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini sebab modus yang dilakukan diantaranya mengawini orang lokal kemudian membeli sebuah pulau. |
||||
| PSON Hambalang Perlu Dilanjutkan | 2016-03-24 21:15:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menyatakan sepakat Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (PSON) di Hambalang, Bogor dilanjutkan. Dari pada terbengkalai, kemudian dana triliuan yang dikeluarkan hilang percuma, proyek itu perlu dilanjutkan dengan berbagai konsekuensi. |
||||
| Komisi X Pantau Persiapan Pencairan Dana PIP Harus Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran | Thursday 25 Jun 2015 05:48:27 | |||||
 |
MALANG, Berita HUKUM - Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kemiripan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan sedikit perluasan dan penyempurnaan terutama dari aspek sasaran dan jangkauan. |
||||
| TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai | Monday 26 Jan 2015 13:52:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan target kunjungan wisawatan mancanegara ke Indonesia sebanyak 20 juta dan 275 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Anggota Komisi X Sofyan Tan mengusulkan, dibutuhkan 4M dan TK agar target kunjungan wisatawan ini dapat dicapai. |
||||
| Sumber Dana Program KIP Harus Jelas | Friday 07 Nov 2014 21:48:46 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menegaskan, pemerintah harus dapat menjelaskan dari mana asal sumber dana untuk penyelenggaraan program Kartu Indonesia Pintar. Pasalnya, sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, belum mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai program ini. |
||||
| DPR Dukung Kemenpora Selesaikan Masalah Stadion Lebak Bulus | Thursday 28 Aug 2014 06:59:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merobohkan Stadion Lebak Bulus, di Jakarta Selatan untuk pembangunan depo MRT di DKI Jakarta. Sebagai gantinya, Pemprov akan membangun stadion bertaraf internasional di lahan Taman Bersih, Manusia dan Berwibawa (Taman BMW). Namun, pembangunan ini terhambat karena adanya masalah serti ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sekolah Tak Berizin Harus Ditindak | Thursday 17 Jul 2014 02:07:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menegaskan, sekolah yang tidak memiliki izin harus ditindak, dan dihentikan operasionalnya. Hal ini ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan awak media di Bali, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali dan jajaran di Kantor Gubernur Bali, Senin (14/7). Padahal terkait sekolah tanpa izin ini t ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pengawasan Sekolah Harus Diperketat | Sunday 11 May 2014 08:30:42 | |||||
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Kasus kematian Renggo Khadafi, siswa kelas lima SDN Makassar 09, Jakarta Timur, yang tewas setelah dianiaya kakak kelasnya, sempat mencuri perhatian masyarakat luas. Banyak pihak menyanyangkan kematian Renggo. Renggo sebelumnya diduga dianiaya kakak kelasnya, SY, pada Senin (28/4) lalu. Tragisnya, aksi penganiayaan itu terj ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
