Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    KLH
 
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan PT TFDI Terhadap Kementerian LHK | 2016-07-23 18:27:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mendapat relase panggilan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juni 2016 yang lalu, atas kasus kebakaran hutan.

Sebagai Pemohon praperadilan adalah Direktur PT. Triomas Forestry Development Indonesia (PT TFDI). PT. TFDI adalah perusaha
...

Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning' | Tuesday 04 Aug 2015 09:14:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Diawali dengan terbongkarnya kasus penyelundupan burung Kakatua dalam botol, sekaligus sebagai respon jawaban atas reaksi masyarakat yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menyelamatkan burung Kakatua dari perburuan liar. Menteri LHK membuat program, "Save Jacob Jambul Kuning". Selanjutnya, Mente ...

Penanganan Tindak Pidana Kehutanan: Pemberantasan Kejahatan Kehutanan, Organize Crimes | Tuesday 16 Jun 2015 05:29:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Senin dilangsungkan acara Lokakarya Penanganan Tindak Pidana Kehutanan yang bertemakan; "Pemberantasan Kejahatan Kehutanan. Terorganisasi dan Sistematis (Organize Crimes) yang Berkeadilan". Adapun, acara lokakarya tersebut dilangsungkan di Kawasan Cikini, Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat pada, Senin (15/6).

Pembuk
...

Dulu 7 Deputi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kini Punya 9 Direktorat Jendral | Monday 02 Feb 2015 16:22:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dulu merupakan 2 (dua) kementerian terpisah, pada masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pena ...

Dukung Gerakan Puasa Subsidi BBM, Kementerian LH Gelar Rally Mengemudi Ramah Lingkungan | Thursday 29 May 2014 19:16:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menyelenggarakan kegiatan Eco Driving Workshop dan Rally “Perilaku Mengemudi Ramah Lingkungan” pada Pekan Lingkungan Hidup Indonesia 2014 di kawasan Senayan Jakarta pada hari Sabtu (31/5) lusa. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian LH menggalakkan “Gerakan Puasa Subsidi ...

Sosialisasi Peraturan: Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim | Tuesday 04 Mar 2014 22:31:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut maka ditetapkan Pe ...

MenLH Menangkan Gugatan Kasus Kebakaran Lahan di Rawa Tripa-Aceh | Tuesday 14 Jan 2014 10:45:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konferensi Pers “Refleksi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” yang membahas mengenai perkembangan berbagai penanganan kasus hukum lingkungan. Pertemuan diawali dengan penjelasan tentang menangnya gugatan perdata Menteri Lingkungan Hidup RI terhadap PT Kallista Alam ...

Menteri Lingkungan Hidup Tinjau Lokasi Tercemar Timbal di Bogor | Wednesday 18 Dec 2013 18:29:20

BOGOR, Berita HUKUM - Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A hari ini, Rabu (18/12), mengadakan kunjungan kerja langsung ke salah satu desa di wilayah Bogor, desa Cinangka yang tercemari limbah timbal dari sisa baterai dan aki.

Kunjungan ini terkait adanya pemulihan lahan yang terkontaminasi timbal di Desa Cinangka, Kecamat
...

Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Pertambangan Emas PT Antam | Monday 04 Nov 2013 14:48:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri lingkungan hidup Prof, Dr Balthasar Kambuaya melakukan kunjungan kerja lapangan bersama wartawan dan Direktur Operasial PT Antam Teddy Badrul Zaman ke lokasi Pertambangan Emas PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Jawa Barat.

Kegiatan kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan
...

KLH dan Pemprov Jabar Siapkan Taman Kehati Pusat Penelitian Lingkungan Indonesia | Friday 25 Oct 2013 14:51:23

BANDUNG, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) pada 5 November yang akan datang, melakukan rangkaian kegiatan berupa peninjauan Hutan dan Hewan Satwa di Taman Kehati Sumedang, Desa Sindang Sari, Jawa Barat.

Untuk itu, KLH mengambil tema "Puspa dan Satwa Sahabat Kit
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]