JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali mengingatkan pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan utang.

Bahkan ada indikator kerentanan utang 2020 telah melewati batas yang ditetapkan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional).

Hal ini tertuang dalam Hasil review atas Kesinambu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir September 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.711,52 triliun.

Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Agustus 2021 yakn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik sikap pemerintah yang kukuh mengerjakan sejumlah megaproyek seperti pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengah kondisi pandemi. Akibatnya, anggaran negara turut terbebani oleh proyek mercusuar yang semestinya bukan proritas. Kon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan utang Indonesia. Pasalnya, utang lndonesia kini telah mencapai Rp6.626,4 Triliun dan bahkan telah melebihi setengah dari aset negara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemer ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF) dalam bentuk fasilitas Special Drawing Rights (DSR) sebesar US$ 6,32 miliar atau setara Rp 90,2 triliun. Dana bantuan ini praktis membuat cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi US$ 144,8 miliar per Agustus 2021. Jumlah ini naik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti Pidato Presiden Jokowi pada saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 di DPR RI pada 16 Agustus 2021. Salah satu poin yang patut disorot adalah rencana pemerintah yang menetapkan defisit anggaran tahun 2022 sebesar 4,85 % dari PDB, atau Rp 8 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan sejumlah catatan tentang persoalan utama utang Indonesia. Catatan pertama, menurut Anis, persoalan utama utang Indonesia adalah bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utangnya. Sementara yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir pemerintah tidak bisa lagi membayar utang. Per April 2021 saja Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41,18% terhadap PDB.

Menurut pandangan ekonom, utang pemerintah memang sudah mengkhawatirkan. Menurut Managing Director Political Eco ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan, dengan kondisi utang tersebut, tidak bisa dikatakan aman. D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap utang luar negeri. Pasalnya, posisi utang luar negeri Indonesia semakin meningkat membesar hingga mencapai Rp.6.445 Triliun per-Maret 2021.

Syarief Hasan men ...Berita Selengkapnya