|
|||||
| Puteri Komarudin Tegaskan Peran Parlemen Awasi Pengelolaan Utang Negara | 2022-05-01 21:20:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menegaskan peran DPR RI dalam mengawasi kinerja pengelolaan utang negara melalui fungsi-fungsi parlemen. Hal ini terkait kenaikan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen selama pandemi guna membiayai penanganan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tanggapi Pernyataan Menkeu Soal Utang, Wakil Ketua MPR : Utang Semakin Tinggi Sangat Membebani Rakyat | 2022-04-19 02:36:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan yang tidak solutif menganggap utang Indonesia sebesar dalam jumlah besar masih dalam kondisi aman. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan pertama kalinya mencapai Rp.7.000 Triliun. |
||||
| Utang Indonesia Tembus Rp 7.014 Triliun, Wakil Ketua MPR Khawatirkan Keuangan Negara | 2022-04-05 20:34:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah untuk menekan penggunaan utang dan melakukan pengelolaan utang Indonesia dengan baik. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk hingga mencapai Rp.7.014 Triliun dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomenda ...Berita Selengkapnya |
||||
| Rekor Baru, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 7.000 Triliun | 2022-04-01 09:02:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun. |
||||
| Cegah Kerusakan Hutan, Pengelolaan Hutan yang Lestari Harus Jadi Prioritas | 2022-01-20 08:00:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Demi pengelolaan hutan yang lestari sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mengingatkan Perum Perhutani untuk konsisten melindungi hutan lindungi dari segala macam kerusakan. Ansy Lema, sapaan akrabnya, khawatir jika hutan lindung rusak, maka menimbulkan berbag ...Berita Selengkapnya |
||||
| Utang Indonesia Lampaui Rekomendasi IMF, Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Indonesia Ikuti Rekomendasi BPK dan IMF | 2021-12-10 10:14:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan terus mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan utang luar negeri dan melakukan pengelolaan utang dengan bijak. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan kerentanan utang telah melewati batas yang direkomendasikan IMF. |
||||
| BPK Warning Utang Pemerintah RI: Sudah Lewati Batas IMF! | 2021-12-08 14:54:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali mengingatkan pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan utang. |
||||
| Bengkak Lagi, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 6.711 Triliun | 2021-11-16 11:20:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir September 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.711,52 triliun. |
||||
| Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf | 2021-10-26 07:19:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik sikap pemerintah yang kukuh mengerjakan sejumlah megaproyek seperti pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengah kondisi pandemi. Akibatnya, anggaran negara turut terbebani oleh proyek mercusuar yang semestinya bukan proritas. Kon ...Berita Selengkapnya |
||||
| Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang | 2021-09-24 11:44:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan utang Indonesia. Pasalnya, utang lndonesia kini telah mencapai Rp6.626,4 Triliun dan bahkan telah melebihi setengah dari aset negara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. |
||||
|
|||||
