LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengkritik dan menolak usulan kenaikan biaya haji yang diajukan oleh Menteri Agama pada saat Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag, Kamis (19/1). HNW sapaan akrabnya menilai, landasan Kemenag dalam menentukan angka kenaik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak dan akan merugikan calon jamaah haji yang berangkat tahun ini.

"Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan bera ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah membenahi pelaksanaan haji pada musim haji tahun depan. Pembenahan haji dirasa perlu setelah evaluasi dilakukan pada keberangkatan haji tahun ini. Yandri meminta pelaksanaan manasik haji mendatang dilakukan secara menyeluruh dan detail, tidak hanya melingkupi berkait ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan Agama, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Kementerian Agama mestinya tidak buru-buru mutlak menolak tambahan kuota haji sebanyak 10.000 bagi jamaah Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, antara lain karena alasan teknis atau mepetnya wa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu, khawatir mengganggu persiapan calon jemaah haji yang sudah siap berangkat. Penambahan kuota haji juga akan berimbas pada pembiayaan yang harus kembali dibicarakan antara DPR dan pemerint ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI membidangi urusan agama dan sosial, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji dalam pengelolaan keuangan haji dan istilah bantuan sosial dalam program penanganan fakir miskin. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kedu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pihaknya telah selesai membahas besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443 H/2022 M bersama dengan Kementerian Agama. Bipih ditetapkan dalam Panja yang diikuti Kemenag dan Komisi VIII DPR. Ia menyatakan rata-rata yang dibayarkan per jemaah haji sebesar Rp 39.886 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI yang juga Anggota Komisi VII DPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menyambut baik kabar yang disampaikan dari Arab Saudi oleh Menteri Agama bahwa pelaksanaan haji tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah akan dibuka bagi jamaah dari luar Saudi, termasuk dari Indonesia. HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid memin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI saat ini sedang berjuang untuk membuat biaya haji tahun 2022 tidak perlu naik. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menanggapi usulan Kementerian Agama terkait naiknya biaya ibadah haji tahun 2022. Lisda dan anggota Komisi VIII DPR RI lainnya memahami kondisi masyarakat yang ekon ...Berita Selengkapnya