SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H.M. Taufik Fauzi, diduga sebagai aktor dibalik penunjukan pemenang lelang proyek pembangunan jalan Sepaku-Petung senilai Rp 4.500.000.000,- kepada PT. Sinar Sari yang merupakan ranking ke 6 dengan nilai kemampuan dasar (KD) Rp 1,9 Milyar, karena tidaklah ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus pengadaan proyek jalan Sepaku - Petung, yang berada dalam Kecamatan Sepaku, Kabuapten Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menyerap anggaran sekitar Rp 40,5 Milyar rupiah yang dikerjakan oleh pemenang lelang proyek PT. Sinar Sari, yang Kemampuan dasar (KD) dibawah standar oelh Panitia lelang da ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Membengkaknya biaya pembangunan Tol Balikpapan - Samarinda yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp 10 triliun lebih, membuat Dahri Yasin, Ketua Komisi III, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara. Dahri Yasin meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan komunikasi dengan DPRD perihal membengkaknya biaya pembangunan Tol ter ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek jalan Sepaku - Petung Kecamatan Petung, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2014 APBD Kaltim sebesar Rp 40,5 milyar, sejak pelaksanaan tender pelelangan proyek hingga penunjukan pemenang diduga melanggar Kepres 70 Tahun 2012, hal ini mulai di pertanyakan berbagai pihak terma ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pelaksanaan pelelangan proyek jalan paket Sepaku - Petung Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimanyan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2014 yang menggunakan APBD Provinsi Kaltim senilai Rp 40,5 Milyar, dalam proses tender proyek sampai pengumuman pemenang lelang, di pertanyakan rekanan peserta l ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Rabu (11/6) malam dalam sidang putusan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Sentot Sugiyono, seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Andanu Mahargio, pegawai honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umu ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan yang menyidangkan perkara dugaan korupsi Dinas PU Deli Serdang (DS) dengan terdakwa Kadis PU DS, Faisal dan Bendahara Pengeluaran Dinas PU DS Elvian, mendapatkan sanksi teguran dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Sumut di Medan.

Sanksi tersebut mereka dapatkan akibat adanya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM -- Kementerian Pekerjaan Umum memproyeksikan kebutuhan anggaran tahun 2014 mencapai Rp 85 triliun-Rp 110 triliun.

Kebutuhan anggaran itu guna memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam konsultasi regional Kementerian PU mengungkapkan kebutu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan ini akan menertibkan pemasangan fiber optik yang tidak berizin. Pasalnya dari sekitar 25 provider yang menjalankan bisnis ini, diketahui cuma tiga perusahaan yang mengantongi izin gali dari Dinas Pekerjaan Umum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan menegaskan bagi perusaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2013 yang mencapai sekitar 77 Triliun, menyebabkan belanja barang dan modal semakin meningkat. Otomatis hal ini akan meningkatkan volume pengadaan barang jasa PBJ) pemerintah, terutama di internal Kementerian PU sendiri.

Permasalahannya percepatan pengadaan tidak dibarengi denga ...Berita Selengkapnya