|
|||||
| FITRA SUMUT: Dana Bantuan Keuangan Kepada Daerah Hanya Memuluskan Jalan Incumbent di Pilkada | Monday 04 Mar 2013 11:21:53 | |||||
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA SUMUT) mensinyalir perbedaan besaran bantuan keuangan daerah hanya untuk memuluskan Incumbent Plt Gubsu Gatot Pujonugroho, patut diduga kepala daerah yang mendukung Incumbent akan mendapatkan dana perimbangan yang cukup besar dan kepala daerah yang tidak menduku ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pembatasan Dana Pemilu Perlu Diatur Secara Jelas | Friday 24 Feb 2012 19:50:46 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Transparency Internasional Indonesia (TII) mengusulkan adanya aturan pembatasan dana kampanye dan dana politik. Pasalnya, selama ini usulan aturan dana kampanye dan dana politik bersifat minimalis. Apalagi pola pikir peserta pemilu masih menganggap bahwa uang adalah faktor yang utama untuk mengejar kemenangan. |
||||
| 2012 Korupsi Bakal Marak, Parpol Cari Dana Pemilu | Monday 30 Jan 2012 00:03:43 | |||||
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketatnya persaingan politik mendatang, diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya praktik korupsi pada 2012 ini. Indikasi ini dapat dilihat dari kesibukan partai politik dalam menggalang dana politik untuk persiapan pemilihan umum (pemilu) 2014 mendatang. |
||||
| Skandal Dana Pemilu, Politisi Berpengaruh Diadili | Thursday 06 Oct 2011 23:43:45 | |||||
 |
TOKYO (BeritaHUKUM.com) – Ichiro Ozawa, salah seorang politisi Jepang yang paling berpengaruh, diadili karena dakwaan melanggar UU dana kampanye. Mantan ketua partai utama di Jepang, Partai Demokrat Jepang (DPJ) ini, dituduh telah merestui pembukuan palsu dalam catatan keuangan yang dilakukan bawahannya. |
||||
| Fitra Desak Pemerintah Hentikan Bantuan Dana Bagi Parpol | Saturday 30 Jul 2011 13:24:01 | |||||
 |
JAKARTA-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah untuk menghentikan bantuan anggaran kepada partai politik (parpol). Bantuan kepada parpol itu merupakan bentuk ‘perampokan’ secara legal. Hal ini terjadi, karena adanya kesepakatan antara eksekutif dengan anggota legislatif. |
||||
|
|||||
