AKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Sebab pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan.

"Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi surat permohonan mengenai penjualan Kapal Perang KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513, diwakili oleh masing-masing Fraksi, Komisi I DPR RI bersepakat menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/1) lalu.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meuty ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pimpinan Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah (AORDA) Kalimantan Timur (Kaltim) dari 36 Lembaga menyatakan menolak atas Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang memutuskan untuk mengusulkan Hasanuddin Nas'ud menjadi Ketua DPRD Kaltim yang baru.

AORDA Kaltim menilai Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Selasa, 2 Nopember 2021 yang m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aneh tapi nyata, karena suara 'Falun Gong' tiba-tiba terdengar pada saat Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda, Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Mikro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021 pada 18 Juni 2020 lalu.

Pasalnya, menurut praktisi hukum Hidayat Surya Sale ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Golkar Dr (Cand) Adv.K.P Henry Indraguna, SH MH kini semakin dipercaya Partai Golkar. Pasalnya kini dia mendapat penugasan dan tanggung jawab ikut membesarkan Beringin dan memenangkan pertarungan politik dalam kontestasi Pemilukada maupun Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Setelah diiperc ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh badan serta lembaga mewajibkan transparansi dalam membagikan informasi kepada masyarakat luas di era keterbukaan infromasi publik saat ini. Maka Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

Hal tersebut diungkap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani memastikan DPR RI akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 pada masa sidang ini. Menurut Puan, penetapan Prolegnas ini penting sebagai acuan yang terukur bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021.

Perempuan pertama yang menja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah bergerak cepat menangani bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Irwan mengingatkan, terdapat ribuan warga yang terendam banjir 2 meter sampai 3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulbar akibat gempa.

Hal itu dite ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan webinar dengan tema 'Refleksi Satu Tahun Fungsi DPR RI'. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, melalui webinar tersebut, menunjukan bahwa DPR RI terbuka dengan aspirasi masyarakat dan juga menjelaskan bahwa DPR RI terbuka terhadap kritik dan masukan.

"Hari ini k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri.

Demikian ditegaskan Sek ...Berita Selengkapnya