JAKARTA, Berita HUKUM - Karena tidak puas dengan keputusan teguran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, enam partai politik berencana akan melaporkan KPU ke Bareskrim Polri. Sebab, meski menyatakan bahwa KPU telah memanipulasi data verifikasi administrasi parpol. DKPP hanya berani menjatuhkan sanksi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Walaupun Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menerima aduan Partai Politik (Parpol) yang tidak lolos sebagai peserta pemilu, terkait adanya kecurangan dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), DKPP hanya memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU, Husni Kamil Malik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak, aduan terkait kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan The International Foundation for Electoral System (IFES).

Menurut anggota DKPP, Nur Hidayat Sarbini alasan pihak menolak aduan tersebut. Karena pihaknya sudah memutuskan hal tersebut. "Karena merupakan pekara y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Baru satu tahun berdiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah memecat 55 pejabat penyelenggara Pemilu di daerah.

Menurut Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, kondisi tersebut menandakan bahwa ada banyak masalah penyelenggara Pemilu di daerah.

Sebab, kebanyakan para pejabat yang mengalami pemecatan selalu berkuta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidangnya Kamis 7 Maret 2013 Pukul 14:00 WIB, DKPP yang di Pimpin Jimly Asshiddiqie membacakan putusan nomor 19-20-21/DKPP-PKE-III/2013, dengan Pengadu Rauf Ali, Nova Effenty Muhammad, Iskandar Z Makmur dan Marwan D Ngiu.

Pengadu lainnya masing-masing Abdullah Djarai, Fan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidang sebanyak delapan perkara pemilu kada di sejumlah daerah pada akhir bulan ini.

"Setelah tiga bulan dibentuk DKPP, ada 32 perkara yang masuk. Namun yang memenuhi syarat untuk disidangkan hanya delapan", ujar Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Kamis (20/9).
...Berita Selengkapnya