JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat ditundak, akhirnya Komisi III DPR memutuskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan nama capim yang disodorkan pemerintah.

Disetujuinya pengujian terhadap delapan kandidat tersebut, diputuskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta reshuffle kabinet bukanlah suatu halangan untuk melakukan seleksi calon pimpinan (Capim) KPK. DPR sendiri terlihat melakukan mengulur waktu (buying time) dalam seleksi delapan capim KPK dengan memperseoalkan putusan panitia pelaksana (Pansel).

"Jika DPR profesional, seharusnya ...Berita Selengkapnya

*MK siap periksa kasus sengketa kewenangan antarlembaga negara

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pimpinan Komisi III DPR melobi ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan Menkumham Akbar mengenai jumlah calon pimpinan (capim) KPK yang akan diseleksi, berakhir buntu alias deadlock. Forum pun sepakat melanjutkan pembahasan soal pengajuan delapan atau 10 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Pembangkangan terhadap konstitusi nyata-nyata diperlihatkan Komisi III DPR dalam menetapkan jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi pemerintah soal putusan uji material (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan melalui Menkumham Patrialis Akbar dimentahkan sejumlah fraksi d ...Berita Selengkapnya

*Demokrat dan Golkar elus Bambang Widjojanto dan Yunus Husein

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan(capim) KPK. Hal ini ditandai dengan mengundang Menkumham Patrialis Akbar bersama panitia seleksi capin KPK, BIN dan Polri. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi ...Berita Selengkapnya

*Golkar masih ngotot pansel ajukan 10 nama capim KPK

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Fraksi Partai Demokrat DPR merasa optimistis partai-partai koalisi yang tergabung dalam Setgab akan tetapkan delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti fit and proper test. Indikasi ini muncul, karena sebagian esar parta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR masih menggantung jumlah calon pemimpin KPK yang akan diseleksi dalam tahap uji kelayakan (fit and proper test). Keputusan memilih delapan atau 10 nama akan ditentutan, setelah mendengar penjelasan dari Pansel KPK yakni Menkum dan HAM.

Berdasarkan rapat fraksi yang dilakukan pada Senin (12/9) lalu, mas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – setelah melalui pembahasan cukup alot, akhirnya parpol koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), sepakat untuk memilih empat nama calom pimpinan KPK.

"Parpol koalisi sepakat dengan delapan nama yang dimasukkan ke DPR yang kemudian akan dipilih empat nama," kata politikus PKS Aboebakar Alh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Alotnya pembahasan soal penetapan jumlah nama calon pimpinan (capim) yang akan mengikuti proses uji kepatuhan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI, diharapkan persoalan itu tidak diselesaikan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan memberikan arahan tertentu kepada parpol koalisi. Pasalnya, hal itu akan menuai ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menganggap wajar perdebatan mengenai jumlah capim yang akan segera diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR. Hal ini bagian dari demokrasi.

“Perbedaan pandangan adalah hal wajar, dan itu harus dihormati, dan sekarang belum ada putusan. Soal ...Berita Selengkapnya