JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga beras sepekan terakhir yang merata di berbagai daerah mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Ia meminta agar pemerintah bertindak cepat untuk mengendalikan harganya, jangan sampai berlarut-larut karena bahan pokok ini merupakan kebutuhan dasar pangan rakyat.

"Saya mendorong, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi temuan KPK terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 m. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hingga ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana impor beras 1 juta ton di masa panen, merupakan kebijakan yang sangat menyakitkan dan merugikan petani. Demikian disampaikan oleh M. Nurul Yamien, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah.

"Nasib buruk petani selalu berulang dengan mengalami kerugian justru di saat panen raya tiba, karena hasil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana Pemerintah terkait impor beras mengalami simpang siur sehingga tidak ada kesatuan argument antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Direktur Utama Bulog Budi Waseso.

Menanggapi sengkarut komunikasi publik beserta kebijakan negara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah baru-baru ini merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik. Ia memastikan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga ia meminta pemerintah mengeval ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan Komisi IV DPR RI secara resmi dengan tegas menolak keras wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Mengingat, ungkap Sudin, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.

Penegasan tersebut ditekankan Sudi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kebijakan ini dinilai kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya. Nevi berpendapat, semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras. Baginya, pengumuman rencana impor itu meningkatkan resiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia.

"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana meluncurkan program Dispenser Beras ditengah masa pandemi virus corona atau covid-19. Peluncuran itu ditandai dengan peresmian pengoperasian dispenser beras yang berada di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (12/5).

Dispenser beras yang diinisiasi dan dioperasikan pertama kali oleh ...Berita Selengkapnya