| Bawaslu |
|
|
| |
| Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan | 2019-02-23 19:58:01 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.
Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiudd ...Berita Selengkapnya |
| Kasus Caleg Gerindra Zuhdi Dihentikan Bawaslu Jakarta Timur | 2019-02-12 10:06:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Timur, akhirnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kasus pembagian kalender di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Huda Cakung Barat Jakarta Timur, oleh Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta, Dapil DKI 4 dari Partai Gerindra, Zuhdi Mamduhi.
Hal tersebut ditegaskan Ketua ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Warning Kepala Daerah dan Kepala Desa Lakukan 'Kampanye Hitam' | 2019-01-28 21:55:09 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Agar terciptanya Pemilihan Umum 2019 yang berintegritas, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur mengadakan kegiatan acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif menjelang Pemilu 2019 di gedung Kuliner Kota Bintuhan kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada, Senin (28/1).
Kegiatan ini dihadiri oleh para pelajar SMA sederajat, w ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Kaur Warning ASN TNI/POLRI dan Kepala Desa Ikut Berpolitik Langsung | 2018-11-09 07:04:02 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Kabupaten Kaur, mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI dan Kepala Desa di wilayah administratif Kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu 2019.
Netralitas ASN,TNI/POLRI dan Kepala Desa sangat diharapkan ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu | 2018-10-18 17:38:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok Advokat Nusantara melaporkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).
Pelaporan terhadap kedua pejabat pemerintahan kabinet kerja pimpinan Joko Widodo (Jokowi) itu terkait dugaan pelanggaran kampanye, yakni ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf | 2018-10-14 12:34:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Calon Legeslatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta, dari partai Perindo, telah diusut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hasilnya ditemukan salah satu Caleg partai pendukung Capres Cawapres nomer urut 01 Jokowi - Ma'ruf, dengan membagikan minyak goreng d ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 | 2018-09-25 12:22:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna memastikan Pemilu 2019 berlangsung secara aman, damai serta berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya di acara peluncuran atau grand launching IKP 2019 yang diadakan di H ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai | 2018-09-24 06:35:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Deklarasi Kampanye Damai hari ini menyisahkan sejumlah persoalan. Bagi Bawaslu DKI Jakarta KPU RI tak professional dalam bekerja.
"KPU melanggar komitmen dalam deklarasi damai yang dilasanakan di area silang monas hari. Karena KPU tidak mampu menjaga peserta pemilu yang membawa atribut peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu ...Berita Selengkapnya |
| Polisi Hentikan Kasus Pidana Pemilu PSI, Bawaslu Salahkan KPU | 2018-06-02 06:24:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Mabes Polri menyatakan kasus dugaan pidana Pemilu yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak dilanjutkan ke tahap penuntutan lantaran adanya keterangan berbeda dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan saat diskusi media dan buka puasa bersama terkait perkembangan ...Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Desak Polisi Segera Tetapkan Sekjen dan Wasekjen PSI sebagai Tersangka | 2018-05-18 05:34:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Polisi segera memproses laporan yang disampaikan, terhadap Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna sebagai tersangka.
Sebab, undang-undang hanya memberikan waktu 14 hari bagi Kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidan ...Berita Selengkapnya |
|
|