Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BPJS Ketenagakerjaan
 
Siloam Hospital Simatupang Layani BPJS Ketenagakerjaan | 2016-04-19 12:34:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Siloam Hospitals Simatupang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Trauma Center (RSTC) BPJS Ketenagakerjaan pada, Kamis (14/4) lalu di Jakarta Selatan. Sebagai RTSC, RS Siloam TB Simatupang, di Jl.RA Kartini, Cilandak Jakarta Selatan memberikan layanan trauma yang terjadi pada karyawan akibat kecelakaan kerja, serta memerlukan laya ...

Komisi IX DPR Pilih 5 Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang Baru | Wednesday 27 Jan 2016 21:00:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada minggu lalu, kini Komisi IX DPR RI kembali memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Dari 10 nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, Komisi IX DPR RI memilih 5 nama yakni 2 orang dari unsur pekerja, 2 ...

Peraturan JHT Mengagetkan, Politisi Gerindra Kecam BPJS Ketenagakerjaan | Friday 03 Jul 2015 13:18:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), membuat keresahan di masyarakat.

Sebab, para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya, meskipun mereka sudah menjadi anggota selama 5
...

Anaknya Meninggal, Fery Yunizar Akan Gugat Pemerintahan Jokowi | Wednesday 10 Jun 2015 14:08:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Meninggal dunianya Ryuji Marhaenis Kaizan, (9 bulan) yang mengidap kelainan hati atau dikenal Atresia Bilier di RSCM, pada Senin (8/6) tepat pukul 01.40 sangat disesalkan seluruh pihak, khususnya Fery Yunizar, ayah kandung Ryuji.

Terkait hal tersebut, Fery bersama kuasa hukumnya akan menggugat pemerintah karena dinilai te
...

KSPI Menuntut Pemerintah Tandatangani RPP 4 Aturan Jaminan Pensiun | Tuesday 09 Jun 2015 21:37:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan iuran Pensiun diturunkan dari usulan Pemerinth 8% dengan alasan iuran 8% atau lebih akan memberatkan dunia usaha. Sedangkan, China, Malaysia, dan Singapura menjalankan program jaminan pensiunnya dengan iuran 23 hingga 33% dari gaji. Program pensiun BPJS dianggap memberatkan, sementara, menurut kaum buruh tidak benar, ...

Revisi Perpres BPJS Kesehatan Perlu Disambut Baik | Monday 04 May 2015 19:10:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan yang selama ini belum mewajibkan rumah sakit (RS) swasta berkerja sama dengan BPJS Kesehatan, disambut baik. Kelak, semua RS, baik milik pemerintah atau swasta harus bekerja sama dengan BPJS.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II
...

Ahli: BPJS Wujud Negara Kesejahteraan | Tuesday 28 Apr 2015 00:29:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada sidang kedelapan perkara No. 138/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah menghadirkan pakar hukum yang juga mantan hakim konstitusi, Maruarar Siahaan. Di hadapan pleno hakim yang dipimpin langsung oleh Arief Hidayat selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M ...

Keberadaan BPJS Kesehatan Bentuk Tanggung Jawab Negara | Wednesday 15 Apr 2015 03:22:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan BPJS Kesehatan selama ini didasarkan pada UU No.24/2011 tentang BPJS dan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU itu mengamanatkan negara harus hadir melayani kebutuhan kesehatan bagi warganya.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II) saat dihubungi Senin
...

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebon Sirih, Berikan Santunan JKK Sebesar Rp1,1 Milliar | Thursday 05 Feb 2015 03:28:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta Cabang Kebon Sirih, menyerahkan klaim jaminan kematian sebesar Rp 1,138 milliar kepada ahli waris Asri Arifah, Salah seorang peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT Indosat (Persero), atas nama Abdul Syukur Aris (Alm), di Kantor BPJS Ketenagaker ...

KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan | Thursday 18 Dec 2014 04:32:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil kajian sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Selasa (16/12) di Gedung KPK, Jakarta. Dalam kesempatan ini, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJ ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]