JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Prof. Jimly Asshiddique menilai pengganti lembaga BP Migas idealnya harus berbentuk Badan Hukum. "Bentuknya bisa bentuk dari badan usaha baru atau badan usaha lama yang di revitalisasi atau ada badan usaha tersendiri khusus untuk urusan perizinan dan tidak operasional," papar Jimly kepada wartawan, di Gedung Nusa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM – Di tengah derasnya protes masyarakat atas keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Tugas Badan Pelaksana (BP) Migas kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), justru SKSP menyepakati kontrak US$ 24 miliar (Rp 230 triliun) dengan kontraktor swasta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) menyatakan keberatan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

“Keberatan kelimpahan BP Migas ke PT. Pertamina (Persero) dikarenakan saat ini Pertamina sedang memfokuskan membangun perusahaannya untuk menjadi perusahaan kelas dunia,” ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan oleh 30 tokoh dan 12 organisasi kemasyarakatan termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, terhadap keberadaan BP Migas yang dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945, Kepala BP Migas R Priyono langsung menanggapi hal tersebut di Wisma Mulia, jalan Gatot Subroto Jak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah batal dilantik beberapa waktu lalu, akhirnya 4 orang pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilantik.

Empat pejabat baru yang dilantik terdiri dari:

1. Wakil kepala Migas baru adalah Johanes Widjonarko (sebelumnya Deputi Umum BP Migas)
2. Deputi Perencanaan BP Migas Aussie Gautama ...Berita Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya pencegahan korupsi yang diterapkan di lingkungan pejabat dan pegawai kantor BP Migas. Upaya tersebut diwujudkan dengan peresmian Pedoman Pengendali Gratifikasi (PPG) dan pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) di kantor BP Migas, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sistem birokrasi yang buruk dan tidak sistematis penyebab minimnya kehadiran calon investor di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Prof. Widjajono Partowidagdo melalui surat elektroniknya yang dikutip BeritaHUKUM.com, Rabu, (11/4).

Guna mengatasi sejumlah permasalahan yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melakukan efisiensi biaya operasi dan investasi (cost recovery) yang akan ditagihkan ke Negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2012. Nilai selisih dari efisiensi cost recovery sebesar US$ 2,3 miliar.

Penagihan efisiensi biaya operasi d ...Berita Selengkapnya

Semarang (BeritaHUKUM,com). Laju pengurasan cadangan minyak Indonesia mencapai 8 kali laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi dan Libya. Tingginya laju pengurasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana dalam pertemuan Perhimp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati perjanjian dengan BP Migas. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi di bidang tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan Kepala BP Migas Priyono yang berlangsung di gedung KPK Jakarta, Senin (14/11).

Busy ...Berita Selengkapnya