|
|||||
| DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945 | 2017-11-13 22:54:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandang perlu adanya keberanian seorang Presiden untuk mengamendemen UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air. |
||||
| Hidayat Nur Wahid: Pimpinan MPR Masih Menunggu Usulan Amandemen UUD NRI 1945 | 2016-12-30 14:07:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di sela-sela acara sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (26/12) lalu, Wakil Ketua MPR DR. Hidayat Nur Wahid menyempat diri berbicara dengan para wartawan tentang berbagai isu yang menarik dan aktual. |
||||
| Demo #KawulaMudaMenggugat Mendesak Kembali ke UUD 45 Asli | 2016-12-27 21:37:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berlangsung aksi demonstrasi di depan gedung DPR, DPD, MPR RI di Senayan, Jakarta, puluhan mahasiswa mengatasnamakan #KawulaMudaMenggugat untuk mendesak para wakil rakyat di parlemen agar kembali ke UUD 45 yang asli lagi. |
||||
| Ketum PP Muhammadiyah: Bangsa Harus Dibangun dengan Agama dan Moral | 2016-10-09 12:54:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi dari pengkajian ulang amandemen dilakukan untuk memperbaharui aturan-aturan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Seperti dijelaskan Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menerima kunjungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Kamis (6/10). Terkait rencana amandem ...Berita Selengkapnya |
||||
| AMARA: Amandemen Ke-5 atau Kembali kepada UUD 1945 Asli | 2016-10-08 12:01:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Angkatan Muda Samudera Raya (AMARA), dengan Ketua umum Herfan Nurmansa melangsungkan acara Diskusi Publik bertemakan 'Amandemen ke-5 atau Kembali Kepada UUD1945 Asli' di kawasan Kebayoran Baru, jalan Wijaya XIII - PATIO, Jakarta Selatan, Jumat (8/10). |
||||
| Wacana Kembali ke Pancasila dan UUD 45 Sepatutnya Pantas Digulirkan | 2016-07-20 10:47:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai masyarakat yang peduli terhadap nasib bangsa ini dan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, menurut KH M. Irmansyah berpandangan bahwa, wacana untuk kembali ke Pancasila dan UUD'45 sudah patut dan pantas digulirkan. |
||||
| Haedar Nashir: Amandemen UUD 1945 Perlu Matang, Esensial, dan Komprehensif | 2016-02-13 11:09:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya agenda mengamandemen Undang Undang Dasar 1945 yang bergulir ditengah masyarakat saat ini dipandang mempuyai dalih yang cukup kuat, tetapi dalam pelaksanaannya nanti diperlukan persiapan yang matang, esensial, dan konprehensif. |
||||
| Arbi Sanit: Ide Kembali ke UUD 45 Merupakan Idenya Kelompok Orde Baru | Sunday 31 Jan 2016 20:46:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang ilmuwan politik Indonesia, dan selaku pengamat politik senior dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menyampaikan bahwa, ide untuk kembali ke UUD'45 itu merupakan idenya kelompok atau golongan Orde Baru (utamanya kelompok militerisme zaman itu). Yang menurut Arbi bahwa, dari UUD'45 asli itulah ...Berita Selengkapnya |
||||
| Deklarasi Front Nasional Siap 'Kembali Ke UUD 45' | Thursday 30 Jul 2015 15:01:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Deklarasi Front Nasional pada Rabu (29/7) dimulai pukul 13.00 WIB di Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Jl. Proklamasi No.56, Jakarta Pusat. yang dihadiri oleh perwakilan 70-an Organisasi massa dan Kepemudaan serta melakukan pernyataan sikap untuk "Kembali ke UUD'45". |
||||
| UUD 45 dan GBHN Tangkal Kehancuran dan Disintegrasi | Wednesday 08 Aug 2012 00:49:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mendesak elite politik mengambil langkah tegas mengembalikan tatanan negara ke UUD 45 dan memberlakukan kembali GBHN. Tindakan itu untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal atau terjebak disintegrasi. |
||||
|
|||||
