JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah perlu merefleksi atas kebijakan yang telah direncanakan dan terselenggara dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Pasalnya, tujuan Indonesia untuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 harus tepat dan akurat. Perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional. Pasalnya, APBN memiliki potensi penghematan hingga Rp225 triliun jika industri nasional mampu mengoptimalkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI, Almuzzamil Yusuf mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang diperuntukkan membayar influencer. Sebab anggaran yang dikucurkan tersebut sangat besar mencapai Rp 90 miliar.

"Peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menunjukkan pemerintah Jokowi telah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) meminta pemerintah Indonesia agar dapat mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga perekonomian nasional tetap terkelola dengan baik di tengah situasi pandemi.

SBY mengingatkan pemerintah jangan berlindung di balik Perppu Nomor 1 Tahun 202 ...Berita Selengkapnya

Oleh: Anthony Budiawan


SEMENTARA INI, Bapak dan Ibu Dewan (Perwakilan Rakyat) mungkin tidak memperhatikan lagi pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Keuangan Negara secara seksama.

Hal ini dapat dimaklumi.

Karena Dewan sudah kehilangan Hak Budget atau Hak Anggaran sampai tahun 2022 akibat dikeluarkannya Peratura ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 tercatat mulai membaik yaitu minus 3,49 persen (year of year) dibandingkan kuartal lalu sebesar minus 5,32 persen. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah untuk menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani setelah sebelumnya K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI M ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.960,6 triliun setara dengan 90,56 persen dari target dalam APBN 2019, serta realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,14 triliun dengan presentase sebesar 86,55 persen dari ta ...Berita Selengkapnya