Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Motif Penyadapan Ilegal
 
IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni | 2026-11-10 18:59:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL)-Lemhannas menyatakan, prihatin atas kasus praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagai wadah berhimpunnya para Alumni pendidikan Lemhannas, Ikatan Keluarga Alumni (IKAL)
...

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden | 2026-11-04 02:59:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri) sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal terhadap telepon seluler (ponsel) milik Presiden Prabowo Subianto. Serta diduga melakukan penghapusan data elektronik dan illegal access (tanpa izin).

Selain mantan Kapol
...

SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat | 2026-09-06 10:10:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.

Hal tersebut disampaikan Hendardi di Jakarta, Minggu (6/9/2026), menyikapi putusan banding Pengadilan
...

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja | 2026-08-07 10:05:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengomentari langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil utang dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebagai informasi, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah d
...

Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan | 2026-08-05 12:14:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Rakyat dinilai harus menjadi penilai paling objektif terhadap kualitas para menteri Kabinet Merah Putih.

Karena itu, pemerintah didorong membuka ruang dialog terbuka antara menteri dan anggota Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagas
...

Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor! | 2026-05-21 16:58:17

SEMARANG, Berita HUKUM - Rumah Sakit (RS) Roemani Muhammadiyah Semarang resmi mengoperasikan gedung baru megah, Ibrahim Tower setinggi 13 lantai, pada Rabu (20/5/2026). Peresmian fasilitas medis modern di halaman RS Roemani ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Langkah ekspansi vertikal ini
...

Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus | 2026-03-15 17:01:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan memberikan atensi terhadap peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Prabowo disebut telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Saat ini saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak P
...

Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, Oknum TNI AL Diduga Terlibat | 2026-03-02 10:43:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI berhasil mengungkap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan pasir timah dari Kepulauan Bangka Belitung ke Malaysia.

Pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi yang dilakukan
...

6 Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Terlibat Pengeroyokan Hingga 2 Matel Tewas di Kalibata | 2025-12-13 17:38:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 6 oknum anggotanya menjadi tersangka atas kasus dugaan keterlibatan pengeroyokan penagih hutang (debt colector) atau matel (kelompok penagih hutang mata elang) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa itu mengakibatkan 2 orang matel meninggal dunia.

Karo Penmas
...

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini | 2025-10-21 06:02:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku heran karena diminta melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan perkara yang ditangani KP
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]