| Usut Penyiraman Aktivis KontraS |
|
|
| |
| Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus | 2026-03-15 17:01:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan memberikan atensi terhadap peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Prabowo disebut telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saat ini saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak P ...Berita Selengkapnya |
| Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, Oknum TNI AL Diduga Terlibat | 2026-03-02 10:43:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI berhasil mengungkap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan pasir timah dari Kepulauan Bangka Belitung ke Malaysia.
Pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi yang dilakukan ...Berita Selengkapnya |
| 6 Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Terlibat Pengeroyokan Hingga 2 Matel Tewas di Kalibata | 2025-12-13 17:38:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 6 oknum anggotanya menjadi tersangka atas kasus dugaan keterlibatan pengeroyokan penagih hutang (debt colector) atau matel (kelompok penagih hutang mata elang) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Peristiwa itu mengakibatkan 2 orang matel meninggal dunia.
Karo Penmas ...Berita Selengkapnya |
| Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini | 2025-10-21 06:02:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengaku heran karena diminta melaporkan dugaan mark up proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penanganan perkara yang ditangani KP ...Berita Selengkapnya |
| KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat | 2025-10-17 09:38:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun dat ...Berita Selengkapnya |
| Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka | 2025-10-17 08:56:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kecurigaan adanya dana besar milik pemerintah pusat yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka di perbankan. Berdasarkan catatannya, jumlah dana tersebut mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025, dan perlu ditelusuri sumber serta tujuannya.
"Agak aneh nih, kalau say ...Berita Selengkapnya |
| Saya Ambil Uangnya, Reaksi Menohok Menkeu Purbaya saat Diminta Stop Komentari Kementerian Lain | 2025-10-16 14:51:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berikut reaksi menohok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Sebelumnya Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya untuk tidak banyak mengomentari kebijakan-kebijakan di kementerian lain.
Tak tinggal diam, Menkeu Purbaya pun bereaksi angkat suar ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Prabowo Hapus PIK 2 dari Daftar PSN, Mintarsih: Keuntungan Besar untuk Masyarakat Kecil | 2025-10-15 22:11:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ menanggapi pemberitaan yang viral soal Presiden Prabowo Subianto telah mencabut Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pencabutan atau penghapusan PIK 2 dari PSN yang j ...Berita Selengkapnya |
| Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah | 2025-10-01 20:08:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Simalungun yang terdiri dari perkumpulan para Tokoh Adat dan Budaya serta Tokoh Masyarakat Simalungun dari berbagai lintas daerah dan provinsi menyatakan sikap menolak klaim tanah adat (non Simalungun) di wilayah Kabupaten Simalungun. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu ...Berita Selengkapnya |
| Flexing Nikita Willy dan Indra Priawan Jadi Sorotan di Tengah Kesulitan Rakyat | 2025-10-01 14:39:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Artis Nikita Willy dan suaminya Indra Priawan kembali menjadi sorotan, lantaran kerap flexing di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang terhimpit persoalan ekonomi.
Indra Priawan sebagai suami Nikita Willy diketahui masih berstatus terlapor di Bareskrim dalam dugaan pencurian saham di Blue Bird Taxi, dan kasus ini pun ...Berita Selengkapnya |
|
|