JAKARTA, Berita HUKUM - Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tiga Pemohon perorangan menggugat ketentuan Kebebasan Berserikat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keempat LSM tersebut antara lain Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan Pemoho ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan terhadap produk legislasi. Kali ini salah satu ormas tersebar di Indonesia ini mengajukan gugatan terhadap UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang baru disahkan bulan lalu. Dalam tuntutan setebal 20 halaman, Saiful Bakhri selaku ketua tim kuasa hukum PP Muha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya dalam sidang Paripurna DPR memutuskan voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Ormas. Opsi ini diambil setelah sejumlah Fraksi tidak sepakat dalam pengesahan RUU tersebut, Selasa (2/7) di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta.

Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan akhirnya memutuskan "Kita berkomunikasi men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi ribuan serikat buruh di depan Gedung DPR, Selasa (2/7),
terkait disahkannya RUU Ormas dalam rapat paripurna yang sedang berlangsung di Gedung DPR RI.

Aksi buruh terus berlanjut walau hujan deras mengguyur mereka, buruh terus berjoget ria di tengah guyuran hujan,

Para buruh menganggap di syahkanya RUU ini oleh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada kesempatan Jumpa Pers di Sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), di Jalan Diponegoro No. 7 Jakarta, yang diselenggarakan oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), pakar hukum Adnan Buyung Nasution yang tergabung dalam KKB menilai bahwa RUU Ormas ini berbahaya dan dapat memicu konflik.

Sebagaimana ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR pada 25 Juni 2013 akhirnya memutuskan bahwa agenda pengesahan RUU Ormas ditunda menjadi Selasa 2 Juli 2013. Rapat paripurna, yang tidak dihadiri oleh hampir 250 anggota DPR, memutuskan juga agar DPR melakukan sosialisasi kembali, terutama kepada pihak-pihak yang tidak setuju dan menolak RUU Ormas.

Sebe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) kembali ditunda oleh DPR-RI, setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin yang selama ini getol mengkritisi (RUU) Ormas dan hadir dalam pimpinan sidang Paripurna, Rabu (26/6).

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengenai Or ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas), hari ini, Rabu (26/6) kembali diadakan rapat DPR sebagaimana amanah Paripurna DPR RI kemarin di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menyikapi masih adanya Ormas yang keberatan dan belum menerima RUU Ormas, A. Muhajir Sodruddin Anggota DPR RI dari Komisi VI mengatakan, sebagian besar p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Salah seorang Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) A. Muhajir mengatakan kepada pewarta BeritaHUKUM.com, sebenarnya bentuk RUU Ormas tidak dikenal di kerangka hukum kita. Jadi harusnya RUU Ormas in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Ormas menunjukkan sebuah kegagalan DPR dalam memahami hakekat hubungan negara dna masyarakat Indonesia, serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokrasi. Hal itu termaktub dalam Pernyataan Menolak RUU Ormas yang ditandatangani belasan Ormas Keagamaan yang menggelar Press Conference di CDCC, Senin (24/6, I ...Berita Selengkapnya