JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).

Pasalnya, dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Undang-Undang Pemilu, MK menghapus aturan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil pre ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Lieus Sungkharisma meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak.

Asisten pribadi Lieus, Icko Rahmawati menyampaikan Lieus menghembuskan nafas terakhir Selasa malam (24/1) sekitar pukul 21.00 di RS Pondok Indah, Bintaro Jaya.

Pemilik nama Li Xue Xiung ini sempat mengirimkan video wawancaranya dalam podcast y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aa Lanyalla M. Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (9/2) di Ruang Sidang Panel MK. Kali ini, permohonan diajukan oleh Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Rahmadi sebagai Ket ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk kesekian kalinya menggelar judicial review (JR), pengujian UU Pemilu terkait Presidential Threshold sebesar 20 persen. Kali ini, sidang perdana JR dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Ummat, Partai yang baru didirika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gatot Nurmantyo memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU pemilu). Sidang panel untuk memeriksa perbaikan ini digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (26/1).

Gatot Nurmantyo melalui kuasa hukumnya, Refly Harun menegaskan tidak ada perubahan permohonan mengenai kedud ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung langkah konstitusional sejumlah pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hidayat juga ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BANYAK TOKOH potensial untuk menjadi presiden RI. Tapi apa daya, mereka terbentur aturan main. Tidak mudah memenuhi syarat administratif untuk nyapres.

Sesuai aturan pasal 222 UU Pemilu No 7 Tahun 2017, untuk bisa nyapres mesti didukung oleh 20 persen kursi di DPR. Artinya, yang berhak mengusung capres itu adalah parp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengapresiasi dan mendukung pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut presidential threshold harus ditiadakan guna mengentaskan korupsi di Tanah Air. Pasalnya dengan adanya presidential threshold, demokrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan biaya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan sejak awal menyatakan pandangannya bahwa presidential threshold harusnya yg paling demokratis adalah 0%. Menurutnya, presidential threshold 0% adalah solusi untuk menghadirkan iklim demokrasi yang baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.

Sya ...Berita Selengkapnya