JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) menyatakan mendukung desakkan publik menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas.

Hal itu disampaikan Ketua Presidium RIB Lisman Hasibuan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (8/9) malam.

Lisman mengungk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aspirasi para Guru Besar dari sejumlah perguruan tinggi terkait permintaan untuk menarik revisi Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 - 2019.

"Kami menerima aspirasi Guru Besar dan a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas," tegas Sohibul dalam menyikapi hasil pertemuan Presiden dan DPR tentang revisi UU KPK pada, Senin (22/2).

Menurut Ketua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan DPR-RI sepakat untuk menunda pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan konsultasi antara Presiden RI dengan pimpinan DPR-RI, yang terdiri atas Ade Komarudin (Ketua), Fadli Z ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seperti diketahui bahwa budaya korupsi merebak dan mengancam bumi ibu pertiwi, bahkan upaya-upayanya mulai nampak secara struktural dan sistematis untuk membangun era kuasa koruptor dan menggiring masuk pada orde kegelapan bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. DPR RI kini berencana melakukan revisi UU KPK, namun berbagai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar seratus lima puluh orang yang terdiri dari berbagai kalangan lintas golongan mulai dari akademisi, tokoh agama, aktivis perempuan, kelompok difabel, jurnalis, hingga mahasiswa berkumpul di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang -Undang KPK.

Draft revisi Undang - Unda ...Berita Selengkapnya

Jakarta, Berita HUKUM - Hari ini, Selasa (16/2), Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta didatangi tamu. Sang tamu datang dengan alat pukul kentungan. Kunjungan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ke KPK dengan sejumlah alat pukul itu membawa arti. Khususnya terkait rencana Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan memasukkan agenda revisi atas UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dan Pimpinan DPR akhirnya sepakat untuk menunda pengesahan revisi Undang -undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . Penundaan ini terjadi, setelah rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR di Istana Merdeka pada, Selasa (13/10) lalu.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, bahwa penundaan revi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Pimpinan KPK Senin (12/10) di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sesuatu yang mudah, tidak hanya terjadi di legislatif, eksekutif dan yudikatif namun hampir terjadi di semua lini.

“Kami ingin bekerja sama denga ...Berita Selengkapnya